Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Pemerintah Diminta Segera Publikasi Draf Final UU Ciptaker

Nasional buruh Omnibus Law UU Cipta Kerja
Cindy • 10 Oktober 2020 13:15
Jakarta: Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S Cahyo meminta pemerintah mempublikasikan draf final Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Cara tersebut dinilai ampuh menyudahi polemik terkait regulasi sapu jagat.
 
"Permasalahan ini akan selesai kalau draf final itu (UU Ciptaker) dipublikasikan, disampaikan," kata Kahar dalam diskusi secara daring, Sabtu, 10 Oktober 2020.
 
Baca:Sejumlah Serikat Pekerja Sebut UU Ciptaker Tidak Rugikan Buruh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Kahar, penjelasan Presiden Joko Widodo terkait draf UU Ciptaker belum sepenuhnya menenangkan hati serikat buruh. Sebab, fokus utama publik masih terpaku pada hasil rapat Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah.
 
Misalnya, kata dia, soal upah minimum kabupaten (UPK) dan upah minimum provinsi (UMP) dalam UU Ciptaker. Ada sejumlah perubahan dan persyaratan yang dinilai merugikan buruh.
 
"Perubahan terkait struktur upah minimum. Penghapusan upah minimum sektoral kabupaten dan provinsi, lalu UPK dipersyaratkan, itu menjadi batasan dan pintu masuk mereduksi hak-hak buruh," ungkap Kahar.
 
Selain itu, serikat buruh juga mempertanyakan masalah cuti. Meski buruh masih mendapatkan hak itu, namun syarat pengambilan cuti diperketat.
 
"Itu juga mereduksi hak-hak buruh. Kami minta perlindungan tenaga kerja harus menjadi prioritas," tutup dia.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif