Jakarta: Anggota Komisi VIII Lisda Hendrajoni menyoroti dugaan pertanyaan soal jilbab dalam tes peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dia keberatan dengan pertanyaan tersebut.
"KPK itu kan ASN sama dengan pegawai negeri yang lain, kenapa harus ngurusin jilbab kaya begitu. Kalau masalah jilbab kan kembali ke diri masing-masing," ujar Lisda dalam keterangan tertulis, Minggu, 9 Mei 2021.
Lisda menilai pertanyaan seperti itu terlalu berlebihan. Sebab, masuk ranah pribadi.
"Menurut saya terlalu dibikin-bikin, terlalu diadakan. Banyak masalah lain di negara ini, jangan ngurusin yang kaya gitu, ngurusin istri kedua lah segala macam," ucap Lisda.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menegaskan pemerintah mestinya mendukung warga negara menggunakan jilbab. Pasalnya, diduga ada pertanyaan tentang kesediaan pegawai perempuan lepas jilbab.
"Untuk agama Islam, tentu dia punya hak yang harus didukung negara. Salah satunya memakai jilbab. Jangan yang sudah pakai jilbab disuruh lepas," ucap Lisda.
Baca: KPK Akui Tes Wawasan Kebangsaan Menanyakan Terkait Agama dan Pilihan Hidup
Menurut dia, pertanyaan tes semacam itu merendahkan perempuan. Pertanyaan yang diajukan seharusnya merujuk pada segi kompetensi seseorang.
"Jadi zaman sekarang jangan urusan itu dipermasalahkan, tapi kompetensi dari seorang perempuan. Jadi jangan mundur. Jangan baju saja yang dimasalahkan," ujar Lisda.
Jakarta: Anggota Komisi VIII Lisda Hendrajoni menyoroti dugaan pertanyaan soal jilbab dalam tes peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menjadi aparatur sipil negara (
ASN). Dia keberatan dengan pertanyaan tersebut.
"KPK itu kan ASN sama dengan pegawai negeri yang lain, kenapa harus ngurusin jilbab kaya begitu. Kalau masalah jilbab kan kembali ke diri masing-masing," ujar Lisda dalam keterangan tertulis, Minggu, 9 Mei 2021.
Lisda menilai pertanyaan seperti itu terlalu berlebihan. Sebab, masuk ranah pribadi.
"Menurut saya terlalu dibikin-bikin, terlalu diadakan. Banyak masalah lain di negara ini, jangan ngurusin yang kaya gitu, ngurusin istri kedua lah segala macam," ucap Lisda.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menegaskan pemerintah mestinya mendukung warga negara menggunakan jilbab. Pasalnya, diduga ada pertanyaan tentang kesediaan pegawai perempuan lepas jilbab.
"Untuk agama Islam, tentu dia punya hak yang harus didukung negara. Salah satunya memakai jilbab. Jangan yang sudah pakai jilbab disuruh lepas," ucap Lisda.
Baca: KPK Akui Tes Wawasan Kebangsaan Menanyakan Terkait Agama dan Pilihan Hidup
Menurut dia, pertanyaan tes semacam itu merendahkan perempuan. Pertanyaan yang diajukan seharusnya merujuk pada segi kompetensi seseorang.
"Jadi zaman sekarang jangan urusan itu dipermasalahkan, tapi kompetensi dari seorang perempuan. Jadi jangan mundur. Jangan baju saja yang dimasalahkan," ujar Lisda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(AZF)
