medcom.id, Jakarta: Partai Golkar berusaha berbenah diri. Ditandai dengan upaya mengikis habis praktik politik uang yang kerap mewarnai perhelatan Musyawarah Nasional.
"DPP akan segera menyurati KPK dan Bareskrim (Mabes Polri)," kata Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (24/2/2016).
Dalam surat itu, pada pokoknya kata Yorrys, berupa permohonan agar KPK dan Bareskrim Polri sebagai lembaga penegak hukum dapat memberikan pedoman teknis yang jelas. Pedoman terkait pencegahan praktik politik uang dan praktik koruptif lainnya.
"Kita inginkan lahirkan generasi baru golkar yang transaparan dan akuntabel," lanjut Yorris.
Kendati demikian, Yorrys tidak menyebut pasti waktu pengiriman surat tersebut. Yang jelas, kata Yorrys, dirinya ingin ada perubahan yang signifikan dalam perhelatan Munas kali ini.
Yorrys menambahkan, sejatinya praktik politik uang dengan ongkos politik sangat susah dibedakan. Maka dari itu, ia ingin pedoman dan arahan jelas dari lembaga penegak hukum, agar tidak jadi sekadar pemadam kebakaran belaka.
Dalam rapat harian DPP Golkar yang digelar pada Selasa, 23 Februari, menyepakati permintaan pengawalan Munas oleh KPK dan Bareskrim. Rapat yang digelar sejak pukul 19.00 WIB berakhir, mendekati Rabu dini hari.
medcom.id, Jakarta: Partai Golkar berusaha berbenah diri. Ditandai dengan upaya mengikis habis praktik politik uang yang kerap mewarnai perhelatan Musyawarah Nasional.
"DPP akan segera menyurati KPK dan Bareskrim (Mabes Polri)," kata Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (24/2/2016).
Dalam surat itu, pada pokoknya kata Yorrys, berupa permohonan agar KPK dan Bareskrim Polri sebagai lembaga penegak hukum dapat memberikan pedoman teknis yang jelas. Pedoman terkait pencegahan praktik politik uang dan praktik koruptif lainnya.
"Kita inginkan lahirkan generasi baru golkar yang transaparan dan akuntabel," lanjut Yorris.
Kendati demikian, Yorrys tidak menyebut pasti waktu pengiriman surat tersebut. Yang jelas, kata Yorrys, dirinya ingin ada perubahan yang signifikan dalam perhelatan Munas kali ini.
Yorrys menambahkan, sejatinya praktik politik uang dengan ongkos politik sangat susah dibedakan. Maka dari itu, ia ingin pedoman dan arahan jelas dari lembaga penegak hukum, agar tidak jadi sekadar pemadam kebakaran belaka.
Dalam rapat harian DPP Golkar yang digelar pada Selasa, 23 Februari, menyepakati permintaan pengawalan Munas oleh KPK dan Bareskrim. Rapat yang digelar sejak pukul 19.00 WIB berakhir, mendekati Rabu dini hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
