Fadel Muhammad: Agung Sepakat ARB Jadi Ketum Golkar

medcom.id, Jakarta: Dualisme di tubuh Partai Golkar diprediksi akan segera berakhir. Hal tersebut menyusul kabar Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Agung Laksono (AL) sepakat jika Aburizal Bakrie (ARB) menjadi Ketua Umum Partai Golkar. ‎ "Sudah ada titik terang. AL enggak keberatan ARB ketua umum tapi ada beberapa hal yang dia minta," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Fadel Muhammad di Kantor DPP Pusat Partai Golkar, Jalan Angrek Neli, Slipi, Senin (9/11/2015).‎ Kesepakatan tersebut, sambung Fadel, merupakan hasil perundingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak setelah mengadakan Silaturrahmi Nasional (Silatnas) Partai Golkar beberapa waktu lalu. Namun, Fadel menolak membeberkan beberapa hal yang diajukan oleh pihak Agung. "AL minta, jadi begini prosesnya dibantu JK lah. Mudah-mudahan bisa hasilkan bagus,"‎ ungkap dia. Pria yang juga Ketua Komisi XI ini mengatakan, dalam perundingan juga membahas ‎pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang diusulkan oleh beberapa pihak.‎ "Ada-ada, dengan syarat syarat‎," kata dia. Selain itu, terkait desakan pelaksanaan Munas yang disuarakan oleh Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), ‎Fadel membenarkan ada beberapa tokoh partai ‎mendesak pelaksanaan Munas segera dilaksanakan. Hal itu dilakukan agar perselisihan antara dua kubu segera cepat berkhir.‎ "Terasa benar. Sekarang terasa sampai di para anggota.‎ Ada Airlangga, Ade Komarudin, Novanto mau malu malu, Mahyudin, Aziz. Mereka mau lihat perkembangan dulu ke depan. Pak Ical ga mau kader konflik tajam‎," ujar dia. Forum Silaturahmi Daerah dari DPD Partai Golkar kubu Agung Laksono menggelar pertemuan di Surabaya 4 November lalu. Pertemuan itu menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait konflik Partai Golkar. Ketua Forum Silaturahmi Daerah, Gusti Iskandar Alamsyah mengungkapkan, ada lima poin kesepakatan dalam pertemuan yang digelar DPP Partai Golkar Provinsi se-Indonesia. Berikut lima poin kesepakatan DPD Partai Golkar se-Indonesia terkait putusan MA. 1. Kami berketetapan hati dan menyakini sepenuhnya bahwa Munas merupakan solusi yang demokratis dan konstitusional sebagai format penyelesaian untuk mengakhiri konflik di tubuh Partai Golkar. Oleh karena itu kami mendesak DPP Partai Golkar untuk melaksanakan Munas sesegera mungkin sesuai dengan amanat Mahkamah Partai Golkar. 2. Bahwa sebelum digelar musyawarah nasional (Munas) kami meminta DPP Partai Golkar menyelenggarakan rapat pimpinan nasional sebagai forum pengambilan Golkar keputusan setingkat di bawah Munas yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan kebijakan strategis organisasi dengan sekaligus melibatkan Dewan Pimpinan Daerah. 3. Mendesak DPP untuk terus mengambil langkah-langkah hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 4. Menyerukan pada seluruh kekuatan Partai golkar, khususnya pada jajaran Dewan Pimpinan Pusat, untuk terus memelihara ide dan cita-cita Partai Golkar sebagai basis pimpinan moral dan etika kader dalam membangun Partai Golkar dengan mengedepankan cara-cara yang demokratis, etis dan konstitusional dalam mengambil setiap tindakan. Dalam kami akan selalu setia mengawal DPP dalam membuat kebijakan strategis demi kepentingan organisasi. 5. Menyerukan kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan agar terus mencermati berbagai pemberitaan terutama pascaputusan kasasi Mahkamah Agung yang menampakan gejala penggiringan opini menyesatkan. Oleh Karena itu sembari menunggu proses hukum yang sedang berlangsung kami serukan tingkatkan terus komunikasi dan koordinasi antara lain melalui suatu wadah Forum Silaturahmi Daerah.