UU Antiterorisme Disahkan
Ilustrasi terorisme/Medcom.id/Mohammad Rizal
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR Jumat, 25 Mei 2018.

Pimpinan sidang Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menanyakan persetujuan peserta paripurna setelah Ketua Pansus Revisi UU Antiterorisme Muhammad Syafii membacakan laporan hasil pembahasan revisi UU Antiterorisme.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme dapat disetujui menjadi menjadi Undang-Undang?" tanya Agus di ruang paripurna Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 25 Mei 2018.


"Setuju!" jawab peserta sidang yang dihadiri seluruh fraksi.

Politikus Partai Demokrat itu mempertegas pertanyaannya soal pengesahan kepada peserta sidang. Jawaban serupa diberikan peserta sidang.

Baca: Urgensi Pengesahan Revisi UU Antiterorisme Bagi BNPT

Pembahasan UU Antiterorisme sempat alot merumuskan definisi terorisme dalam ketentuan umum Pasal 1 di draf revisi. Menjelang batas akhir pengesahan Jumat, 25 Mei 2018, suara antarfraksi masih terbelah.

Delapan Fraksi menyepakati definisi terorisme alternatif kedua yang ditawarkan pemerintah. Definisi terorisme menyertakan frasa motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.

Sementara dua fraksi, PDI Perjuangan dan PKB menyepakati alternatif pertama. Definisi terorisme tanpa menyertakan frasa motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.

Baca: Definisi Terorisme Penyebab Revisi UU Antiterorisme Lambat

Dalam rapat kerja tadi malam, 10 fraksi sepakat alternatif kedua menjadi definisi terorisme. Seluruh fraksi sepakat revisi UU Antiterorisme dibawa ke pembahasan tingkat dua dalam rapat paripurna untuk disahkan.

"Dengan tidak ada perbedaan tadi soal definisi padahal itu yang paling krusial, ini adalah bukti bahwa pembahasan kami lakukan di pansus itu berjalan secara kekeluargaan tanpa ada perbedaan pendapat," jelas Ketua Pansus Revisi UU Antiterorisme Muhamamd Syafii, kemarin.

Berikut bunyi definisi terorisme yang disepakati 10 fraksi di DPR:

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan.





(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id