Definisi Terorisme Penyebab Revisi UU Antiterorisme Lambat
Anggota pansus revisi UU Antiterorisme Arsul Sani. (Foto: MI/Susanto)
Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan revisi Undang-Undang Antiterorisme sudah hampir rampung. Lambatnya pengesahan disebabkan oleh belum adanya kesepakatan antara sejumlah pihak tentang definisi terorisme.

"Sudah hampir selesai saat masa sidang kemarin. Kami hanya menyisakan satu pokok bahasan yang itu pun sudah hampir disepakati yaitu definisi terorisme," ujar dia, dalam Breaking News Metro TV, Senin, 14 Mei 2018.

Arsul mengungkap DPR dan pemerintah memang sepakat definisi terorisme dibahas paling akhir. Banyaknya masukan dari masyarakat membuat DPR perlu berhati-hati lantaran produk undang-undang yang nantinya diterbitkan dapat mengakomodasi semua pihak.


"Satu sisi kita butuh UU yang tegas, di sisi lain UU harus mampu meminimalisasi potensi kesewenangan penegak hukum. Menyeimbangkan keduanya ini yang tidak selalu mudah," kata Arsul.

Selain definisi, yang juga menjadi hambatan dalam penyegeraan revisi UU Antiterorisme adalah banyaknya fraksi yang menginginkan bahwa tindak pidana terorisme harus jelas dan tegas terkait motif yang melatarbelakangi. 

Bukan hanya motif politik, namun juga ideologi yang mendasari aksi dan ancaman terhadap keamanan negara. Rincian ini harus menjadi pembeda antara kasus terorisme dengan tindak pidana lain.

Dia mencontohkan seseorang melakukan pembunuhan atau pembakaran di lokasi tertentu tidak bisa langsung dikenakan pidana terorisme. Sebab, boleh jadi pelaku hanya punya masalah pribadi dengan korban yang berlokasi di tempat aksi.

"Kecuali kalau dia punya motif politik atau ideologi tertentu. Dalam definisi terorisme harus ada kata-kata seperti motif politik, ideologi, atau ancaman keamanan negara dengan begini akan mempersempit ruang penegak hukum," ungkapnya.

Meskipun masih jadi perdebatan, Arsul menambahkan pihaknya sudah memiliki jalan tengah terkait definisi terorisme itu. Persoalan motif bisa ditempatkan secara langsung dalam poin undang-undang atau diberikan penjelasan secara umum dalam pasal.

"Karena kita punya semangat yang sama dalam memerangi terorisme, barang kali butuh 2-3 kali sidang bisa diketok dan tinggal disinkronisasi. Tekad kami setelah peristiwa di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, kami secara internal pansus begitu masuk masa sidang segera kami jadwalkan (pembahasan)," jelas dia.





(MEL)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360