Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menegaskan tak ada isu mengganti Hasto Kristiyanto dari kursi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP. Internal PDIP juga disebut tak membahas isu tersebut.
"Sampai sekarang ini saya tidak pernah mendengar isu itu, dan tidak pernah dibicarakan dalam rapat DPP partai. Karena tidak mendengar, tidak dibicarakan, berarti tidak ada penggantian sekjen DPP partai," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2024.
Said juga merespons soal Hasto yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku. Dia menekankan untuk menghormati proses hukum tersebut.
"Bahwa ada pemeriksaan terhadap Pak Hasto oleh KPK biarkanlah itu terus menjadi kewenangan KPK jangan kemudian kita ini melakukan, penilaian sepihak, atau katakanlah bahasa gua yang paling pas, mengganggu kerja-kerja KPK," ucap Said.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengatakan PDIP tak ingin ada kegaduhan terhadap proses yang berlangsung di KPK. Termasuk mengintervensi proses hukum tersebut.
"Intervensi atau kita membuat kegaduhan, itu tidak perlu. PDIP tidak memerlukan itu. Karena kami datang pada satu keyakinan, Hasto sebagai sekjen, clear and clean dalam menangani setiap persoalan internal partai," ucap Said.
Jakarta: Ketua DPP
PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menegaskan tak ada isu mengganti Hasto Kristiyanto dari kursi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP. Internal PDIP juga disebut tak membahas isu tersebut.
"Sampai sekarang ini saya tidak pernah mendengar isu itu, dan tidak pernah dibicarakan dalam rapat DPP partai. Karena tidak mendengar, tidak dibicarakan, berarti tidak ada penggantian sekjen DPP partai," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2024.
Said juga merespons soal Hasto yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR
Harun Masiku. Dia menekankan untuk menghormati proses hukum tersebut.
"Bahwa ada pemeriksaan terhadap Pak Hasto oleh KPK biarkanlah itu terus menjadi kewenangan KPK jangan kemudian kita ini melakukan, penilaian sepihak, atau katakanlah bahasa gua yang paling pas, mengganggu kerja-kerja KPK," ucap Said.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengatakan PDIP tak ingin ada kegaduhan terhadap proses yang berlangsung di KPK. Termasuk mengintervensi proses hukum tersebut.
"Intervensi atau kita membuat kegaduhan, itu tidak perlu. PDIP tidak memerlukan itu. Karena kami datang pada satu keyakinan, Hasto sebagai sekjen, clear and clean dalam menangani setiap persoalan internal partai," ucap Said.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
