medcom.id, Jakarta: Mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida menilai anggota DPD harus memiliki figur yang kuat dan berkarakter. Karena, DPD merupakan lembaga berbasis individu.
"Maka figurnya (anggota) yang menentukan posisi kelembagaan DPD. Apakah berkinerja atau tidak," kata Laode dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Mei 2017.
Laode membeberkan, DPD diisi perwakilan yang dipilih langsung masyarakat dari berbagai daerah. Tak ada fraksi dan afiliasi terhadap partai politik di lembaga ini.
Oleh karena itu, figur individu harus tampil untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Anggota DPD tak boleh diam dan berpangku tangan. "Seperti NGO (lembaga swadaya masyarakat) pelat merah. Jadi, tak boleh menunggu," kata dia.
Laode menambahkan, anggota DPD terpilih harus punya kepentingan yang mereka perjuangkan. Kepentingan ini harus mewakili pemilih mereka di daerah.
"Figur harus kuat, harus berkarakter, dia harus bekerja setiap hari. Berjuang ke instansi tanpa jadi makelar," kata Laode yang saat ini menjabat anggota Ombudsman RI.
Refly Harun. Foto: MI
Berkhianat saat bergabung ke parpol
Belakangan, banyak anggota DPD yang memilih bergabung ke partai politik. Bagi pakar hukum tata negara, Refly Harun, eksodus itu merupakan pengkhianatan elektoral. "Ini pengkhianatan wakil rakyat terhadap yang diwakili," kata Refly, kemarin.
Walaupun tak menabrak aturan, Refly khawatir lembaga DPD akan semakin kerdil dengan semakin banyak anggota parpol di dalamnya. "DPD sebagai penyeimbang parlemen akan semakin tergilas."
medcom.id, Jakarta: Mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida menilai anggota DPD harus memiliki figur yang kuat dan berkarakter. Karena, DPD merupakan lembaga berbasis individu.
"Maka figurnya (anggota) yang menentukan posisi kelembagaan DPD. Apakah berkinerja atau tidak," kata Laode dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Mei 2017.
Laode membeberkan, DPD diisi perwakilan yang dipilih langsung masyarakat dari berbagai daerah. Tak ada fraksi dan afiliasi terhadap partai politik di lembaga ini.
Oleh karena itu, figur individu harus tampil untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Anggota DPD tak boleh diam dan berpangku tangan. "Seperti NGO (lembaga swadaya masyarakat) pelat merah. Jadi, tak boleh menunggu," kata dia.
Laode menambahkan, anggota DPD terpilih harus punya kepentingan yang mereka perjuangkan. Kepentingan ini harus mewakili pemilih mereka di daerah.
"Figur harus kuat, harus berkarakter, dia harus bekerja setiap hari. Berjuang ke instansi tanpa jadi makelar," kata Laode yang saat ini menjabat anggota Ombudsman RI.
Refly Harun. Foto: MI
Berkhianat saat bergabung ke parpol
Belakangan, banyak anggota DPD yang memilih bergabung ke partai politik. Bagi pakar hukum tata negara, Refly Harun, eksodus itu merupakan pengkhianatan elektoral. "Ini pengkhianatan wakil rakyat terhadap yang diwakili," kata Refly, kemarin.
Walaupun tak menabrak aturan, Refly khawatir lembaga DPD akan semakin kerdil dengan semakin banyak anggota parpol di dalamnya. "DPD sebagai penyeimbang parlemen akan semakin tergilas."
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
