Ilustrasi kesepakatan politik ber-'bumbu' suap/Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi kesepakatan politik ber-'bumbu' suap/Medcom.id/M Rizal

Pemanfaatan Teknologi Minim, Biaya Politik Tetap Mahal

Nasional teknologi politik kasus korupsi transformasi digital
Theofilus Ifan Sucipto • 09 Desember 2021 09:06
Jakarta: Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan pemanfaatan teknologi di sektor politik seharusnya memudahkan. Sayangnya, penggunaan yang kurang maksimal membuat biaya politik tetap tinggi.
 
“Teknologi yang seharusnya memudahkan dan memurahkan tidak terjadi di politik. Ini mencengangkan,” kata Rhenald dalam diskusi di Jakarta Pusat, Rabu, 8 Desember 2021.
 
Baca: Gagasan dan Prestasi Dinilai Sama Penting dalam Membangun Bangsa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Rhenald menyoroti mahalnya biaya politik bagi seseorang yang ingin menjadi pemimpin. Dia mencontohkan biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi bupati minimal Rp20 hingga Rp30 miliar.
 
“Kalau calon gubernur bahkan sampai Rp100 miliar,” papar dia.
 
Menurut Rhenald, teknologi dan politik bisa disandingkan. Supaya kontestasi semakin modern dan menekan biaya politik.
 
“Kita harus ubah sistem politik yang menimbulkan dampak besar,” ujar Pendiri Rumah Perubahan itu.
 
Biaya politik yang tinggi, kata Rhenald, cenderung membuat kasus korupsi marak. Pejabat fokus mengembalikan modal politik sehingga abai menjawab kebutuhan masyarakat.
 
Rhenald mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 409 kasus korupsi terjadi di pemerintah kabupaten/kota selama 2004-2020.
 
“Makanya pemimpin banyak tidak kerja untuk melayani publik,” tutur dia.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif