Pemerintah Finalisasi Aksi Percepatan Kesejahteraan Papua

Jakarta: Pemerintah tengah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Masalah ini sedang difinalisasi sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait. Ketua Pengarah Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat Ma'ruf Amin mengatakan kebijakan afirmasi terbaru tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Selain itu, pembangunan berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. "Saat ini sedang memfinalisasi rencana aksi tindak lanjut inpres yang mencakup tujuh bidang prioritas, yaitu penanggulangan, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), serta pencapaian sustainable development goals, dan infrastruktur," ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Mei 2021.  Baca: 133 Putra Putri Papua Penyandang Disabilitas Dilantik untuk Berkarir di BUMN Wakil Presiden (Wapres) berharap percepatan pembangunan kesejahteraan segera terlaksana. Ia ingin setiap program pemerintah terkait kemaslahatan 'Bumi Cenderawasih' dapat didukung seluruh masyarakat dan lembaga terkait. Ia menegaskan pemerintah serius memegang komitmen memajukan Papua dan Papua Barat agar tidak tertinggal dari daerah-daerah lain. Salah satunya melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM).  Sebanyak 133 putra/putri Papua penyandang disabilitas telah dilantik untuk berkarya di badan usaha milik negara (BUMN). Pemerintah juga melantik 254 putra/putri Papua untuk ditempatkan di sejumlah perusahaan 'pelat merah'. "Pemerintah serius dalam membangun dan memajukan sumber daya manusia di Tanah Papua agar sejajar dengan saudara-saudara setanah air lainnya," beber dia.