medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melarang kepala daerah menggunakan anggaran secara mubazir. Dirinya mengungkapkan, selama ini banyak daerah yang tidak efisien dalam menggunakan anggaran. Dia menginginkan agar dana yang ada digunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan dapat diserap secara efektif.
"Setop namanya pemborosan. Digunakan untuk keperluan yang produktif seperti pemberdayaan desa, nelayan petani, dan infrastruktur," ucap Tjahjo ditemui saat menghadiri rapat menteri di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jum'at (7/11/2014).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta agar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan Menteri Keuangan dialokasikan secara jelas.
"Kalau Menkeu gelontorkan DAK maka jangan digunakan untuk hal-hal mubazir seperti untuk mebangun gedung, pembelian mobil mewah untuk DPRD dan bupati," ucapnya.
Dia mengatakan ada kepala daerah yang memanipulasi anggaran, seperti misalnya saat mengajukan APBD ke DPRD mereka mengalokasikan dana untuk kegiatan A, tapi saat ditujukan kepada Kemendagri untuk mendapat persetujuan menteri alokasinya berubah menjadi kegiatan B.
Lebih lanjut, dirinya menyatakan akan membuat aturan yang mengatur penggunaan anggaran daerah dan DAK.
"Ini kalau saya teken ada masalah hukum dan saya bisa kena. Ini perlu waktu, kehati-hatian," tutupnya.
medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melarang kepala daerah menggunakan anggaran secara mubazir. Dirinya mengungkapkan, selama ini banyak daerah yang tidak efisien dalam menggunakan anggaran. Dia menginginkan agar dana yang ada digunakan untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan dapat diserap secara efektif.
"Setop namanya pemborosan. Digunakan untuk keperluan yang produktif seperti pemberdayaan desa, nelayan petani, dan infrastruktur," ucap Tjahjo ditemui saat menghadiri rapat menteri di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jum'at (7/11/2014).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta agar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan Menteri Keuangan dialokasikan secara jelas.
"Kalau Menkeu gelontorkan DAK maka jangan digunakan untuk hal-hal mubazir seperti untuk mebangun gedung, pembelian mobil mewah untuk DPRD dan bupati," ucapnya.
Dia mengatakan ada kepala daerah yang memanipulasi anggaran, seperti misalnya saat mengajukan APBD ke DPRD mereka mengalokasikan dana untuk kegiatan A, tapi saat ditujukan kepada Kemendagri untuk mendapat persetujuan menteri alokasinya berubah menjadi kegiatan B.
Lebih lanjut, dirinya menyatakan akan membuat aturan yang mengatur penggunaan anggaran daerah dan DAK.
"Ini kalau saya teken ada masalah hukum dan saya bisa kena. Ini perlu waktu, kehati-hatian," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
