medcom.id, Pekanbaru: Gubernur Riau Annas Maamun menegaskan menolak sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung, yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Pilkada.
Ditemui pada Selasa (23/9/2014), Annas menilai jika kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat di DPRD, otomatis hak politik rakyat akan hilang. Menurutnya proses demokrasi yang ada saat ini yakni pilkada langsung sudah sangat bagus, namun tentu ada sistem yang salah dan mestinya itu yang harus diperbaiki.
RUU Pilkada yang mengembalikan sistem pilkada melalui DPRD terus saja menuai kontroversi dari kalangan kepala daerah. Annas yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Riau Partai Golongan Karya malah menunjukkan sikap bertentangan dengan Fraksi Golkar di DPR, yang setuju dengan sistem pilkada proporsional tertutup atau kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat di DPRD.
Sementara itu sistem pilkada langsung yang telah berjalan selama 10 tahun sudah banyak membawa perubahan sistem demokrasi di negeri ini, dimana gubernur dan bupati dapat bekerja maksimal dalam hal pembangunan karena dia dipilih oleh rakyat, sehingga punya tanggung jawab harus menepati janjinya kepada rakyat.
RUU Pilkada yang rencananya akan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 25 September, diharapkan Annas para anggota DPR hendaknya mencermati apa keinginan dan aspirasi rakyat yang ada saat ini.
medcom.id, Pekanbaru: Gubernur Riau Annas Maamun menegaskan menolak sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung, yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Pilkada.
Ditemui pada Selasa (23/9/2014), Annas menilai jika kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat di DPRD, otomatis hak politik rakyat akan hilang. Menurutnya proses demokrasi yang ada saat ini yakni pilkada langsung sudah sangat bagus, namun tentu ada sistem yang salah dan mestinya itu yang harus diperbaiki.
RUU Pilkada yang mengembalikan sistem pilkada melalui DPRD terus saja menuai kontroversi dari kalangan kepala daerah. Annas yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Riau Partai Golongan Karya malah menunjukkan sikap bertentangan dengan Fraksi Golkar di DPR, yang setuju dengan sistem pilkada proporsional tertutup atau kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat di DPRD.
Sementara itu sistem pilkada langsung yang telah berjalan selama 10 tahun sudah banyak membawa perubahan sistem demokrasi di negeri ini, dimana gubernur dan bupati dapat bekerja maksimal dalam hal pembangunan karena dia dipilih oleh rakyat, sehingga punya tanggung jawab harus menepati janjinya kepada rakyat.
RUU Pilkada yang rencananya akan ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 25 September, diharapkan Annas para anggota DPR hendaknya mencermati apa keinginan dan aspirasi rakyat yang ada saat ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
