medcom.id Jakarta: Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari berharap substansi demokrasi tidak hilang dalam pemilihan kepala daerah karena permasalahan teknis. Pasalnya, menjelang pengesahan RUU Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat, muncul bermacam tanggapan.
"Jangan sampai substansi demokrasi dikalahkan dengan argumen teknis," kata Eva Kusuma Sundari dalam Dialog Demokrasi di The Habibie Center, Jalan Kemang Selatan, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2014).
Menurutnya, jika yang menjadi pertimbangan pengesahan RUU Pilkada adalah biaya yang membengkak karena pelaksanaan pilkada secara langsung, sudah ditemukan solusi untuk melakukan penghematan. Solusi yang dimaksud yakni pilkada serentak yamg telah disetujui MK. "Data yang saya dapat bisa hemat sekitar Rp40 triliun," ujar Eva.
Eva mengatakan, PDIP adalah partai yang mendukung Pancasila dan musyawarah/mufakat. Bermufakat yang dimaksud oleh Eva adalah bermufakat bersih dan akuntabel.
Menurutnya, ketika kondisi negara tidak mencukupi persyaratan untuk melakukan pemilihan lewat DPR, seharusnya tidak boleh dipaksakan. Padahal, Indonesia menerima banyak pujian saat penyelenggaraan pemilihan secara langsung dari berbagai negara. "Meskipun ada eksesnya, kita tetap on the right track," tambahnya.
medcom.id Jakarta: Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari berharap substansi demokrasi tidak hilang dalam pemilihan kepala daerah karena permasalahan teknis. Pasalnya, menjelang pengesahan RUU Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat, muncul bermacam tanggapan.
"Jangan sampai substansi demokrasi dikalahkan dengan argumen teknis," kata Eva Kusuma Sundari dalam Dialog Demokrasi di The Habibie Center, Jalan Kemang Selatan, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2014).
Menurutnya, jika yang menjadi pertimbangan pengesahan RUU Pilkada adalah biaya yang membengkak karena pelaksanaan pilkada secara langsung, sudah ditemukan solusi untuk melakukan penghematan. Solusi yang dimaksud yakni pilkada serentak yamg telah disetujui MK. "Data yang saya dapat bisa hemat sekitar Rp40 triliun," ujar Eva.
Eva mengatakan, PDIP adalah partai yang mendukung Pancasila dan musyawarah/mufakat. Bermufakat yang dimaksud oleh Eva adalah bermufakat bersih dan akuntabel.
Menurutnya, ketika kondisi negara tidak mencukupi persyaratan untuk melakukan pemilihan lewat DPR, seharusnya tidak boleh dipaksakan. Padahal, Indonesia menerima banyak pujian saat penyelenggaraan pemilihan secara langsung dari berbagai negara. "Meskipun ada eksesnya, kita tetap
on the right track," tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
