medcom.id, Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya melakukan pencitraan saja menyerukan dukungan terhadap sistem pilkada langsung. Padahal SBY adalah yang pertama kali menggagas sistem pilkada melalui DPRD.
"Dia (SBY) seperti tak paham konstitusi, hanya politik kosmetik untuk terlihat baik. Saya kira dia melukai mayoritas rayat," ujar anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP Yasonna H Laoly, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014).
Menurut dia, jika memang mendukung sistem pilkada langsung, SBY punya dua pengaruh besar terkait posisi yang diembannya. Pertama, sebagai presiden, SBY bisa bilang tidak setuju dan tidak mengesahkan RUU Pilkada. Karena Pemerintah SBY adalah yang pertama kali menggagas sistem pilkada melalui DPRD.
Kemudian yang kedua, sebagai Ketua Umum Demokrat SBY bisa menegaskan seluruh anggota Fraksi Demokrat untuk menolak sistem pilkada yang mematikan nilai demokrasi itu. "Sebagai Ketum Demokrat dia bisa suruh kadernya untuk terus perjuangkan ini," lanjut dia.
Yasonna juga mengkritik sikap SBY yang meminta kadernya mengajukan uji materi aturan tersebut. Sebab gugutan itu tak perlu dilakukan andai kata Demokrat mendukung pilkada langsung dalam Sidang Paripurna tadi malam.
"Ini adalah rekayasa politik bahwa Demokrat dukung pilkada langsung," kata dia, "menjadi aneh mereka mengatakan cabut dan walk out<> karena mereka tahu kami pasti kalah," tambah Yasonna.
medcom.id, Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya melakukan pencitraan saja menyerukan dukungan terhadap sistem pilkada langsung. Padahal SBY adalah yang pertama kali menggagas sistem pilkada melalui DPRD.
"Dia (SBY) seperti tak paham konstitusi, hanya politik kosmetik untuk terlihat baik. Saya kira dia melukai mayoritas rayat," ujar anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDIP Yasonna H Laoly, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014).
Menurut dia, jika memang mendukung sistem pilkada langsung, SBY punya dua pengaruh besar terkait posisi yang diembannya. Pertama, sebagai presiden, SBY bisa bilang tidak setuju dan tidak mengesahkan RUU Pilkada. Karena Pemerintah SBY adalah yang pertama kali menggagas sistem pilkada melalui DPRD.
Kemudian yang kedua, sebagai Ketua Umum Demokrat SBY bisa menegaskan seluruh anggota Fraksi Demokrat untuk menolak sistem pilkada yang mematikan nilai demokrasi itu. "Sebagai Ketum Demokrat dia bisa suruh kadernya untuk terus perjuangkan ini," lanjut dia.
Yasonna juga mengkritik sikap SBY yang meminta kadernya mengajukan uji materi aturan tersebut. Sebab gugutan itu tak perlu dilakukan andai kata Demokrat mendukung pilkada langsung dalam Sidang Paripurna tadi malam.
"Ini adalah rekayasa politik bahwa Demokrat dukung pilkada langsung," kata dia, "menjadi aneh mereka mengatakan cabut dan walk out<> karena mereka tahu kami pasti kalah," tambah Yasonna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
