Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Tiongkok segera menarik kapal mereka dari perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Masalah ini bisa diselesaikan tanpa konflik.
"Tiongkok ini kan belum masuk ke wilayah teritorial kita. Untuk masuk ke ZEE itu harus pakai izin, tidak boleh mengambil ikan tanpa izin. Kita harapkan Tiongkok menyadari itu, Tiongkok menghormati aturan-aturan itu; sehingga kita harapkan dia keluar dari wilayah ZEE tanpa harus ada konflik," kata Wapres Ma'ruf di Istana Wapres Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.
Wapres menegaskan secara yuridis Tiongkok tak memiliki hak atas sumber daya di wilayah teroritorial Indonesia, termasuk Perairan Natuna. Wapres meminta Pemerintah Tiongkok menghormati kedaulatan Indonesia.
"Yang harus dipegang itu adalah seperti yang dikemukakan oleh Presiden (Joko Widodo), bahwa Natuna itu adalah bagian dari Indonesia secara hukum maupun secara de facto. Kita pertahankan prinsip-prinsip itu dan sampaikan secara diplomatis bahwa Anda (China) melanggar," jelas Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.
Tiongkok kembali melanggar wilayah perairan ZEE di Natuna pada 19 Desember 2019. Kapal ikan dan kapal penjaga pantai asal Tiongkok masuk tanpa izin ke kawasan itu. Kapal tersebut melakukan kegiatan tanpa izin atau ilegal di Perairan Natuna.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih melakukan upaya persuasif untuk mengusir kapal-kapal milik Tiongkok itu. TNI menyebut masih ada sekitar 30 kapal ikan, empat kapal penjaga pantai, dan satu kapal pengawas ikan milik Tiongkok di perairan itu.
Presiden Joko Widodo telah mengunjungi Kepulauan Natuna pada Rabu, 8 Januari. Jokowi memastikan nelayan Indonesia tak terganggu dengan aktivitas kapal asing itu.
Presiden juga menegaskan tidak ada perundingan terkait kedaulatan NKRI terkait wilayah teritorial di Natuna.
"Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Presiden Jokowi.
Jakarta: Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Tiongkok segera menarik kapal mereka dari perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Masalah ini bisa diselesaikan tanpa konflik.
"Tiongkok ini kan belum masuk ke wilayah teritorial kita. Untuk masuk ke ZEE itu harus pakai izin, tidak boleh mengambil ikan tanpa izin. Kita harapkan Tiongkok menyadari itu, Tiongkok menghormati aturan-aturan itu; sehingga kita harapkan dia keluar dari wilayah ZEE tanpa harus ada konflik," kata Wapres Ma'ruf di Istana Wapres Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020.
Wapres menegaskan secara yuridis Tiongkok tak memiliki hak atas sumber daya di wilayah teroritorial Indonesia, termasuk
Perairan Natuna. Wapres meminta Pemerintah Tiongkok menghormati kedaulatan Indonesia.
"Yang harus dipegang itu adalah seperti yang dikemukakan oleh Presiden (Joko Widodo), bahwa Natuna itu adalah bagian dari Indonesia secara hukum maupun secara de facto. Kita pertahankan prinsip-prinsip itu dan sampaikan secara diplomatis bahwa Anda (China) melanggar," jelas Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.
Tiongkok kembali melanggar wilayah perairan ZEE di Natuna pada 19 Desember 2019. Kapal ikan dan kapal penjaga pantai asal Tiongkok masuk tanpa izin ke kawasan itu. Kapal tersebut melakukan kegiatan tanpa izin atau ilegal di Perairan Natuna.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih melakukan upaya persuasif untuk mengusir kapal-kapal milik Tiongkok itu. TNI menyebut masih ada sekitar 30 kapal ikan, empat kapal penjaga pantai, dan satu kapal pengawas ikan milik Tiongkok di perairan itu.
Presiden Joko Widodo telah mengunjungi Kepulauan Natuna pada Rabu, 8 Januari. Jokowi memastikan nelayan Indonesia tak terganggu dengan aktivitas kapal asing itu.
Presiden juga menegaskan tidak ada perundingan terkait kedaulatan NKRI terkait wilayah teritorial di Natuna.
"Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
