Mendagri Prioritaskan Koordinasi Pusat dan Daerah

medcom.id, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan program prioritas kerja kementeriannya memperkuat koordinasi pusat dan daerah. Pekan depan, pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi dengan mengumpulkan seluruh kepala daerah tingkat I dan tingkat II, untuk memperkuat koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah. "Jadi salah satunya nanti lebih banyak ke bawah, nanti satu minggu tiga hari di Jakarta, tiga hari di daerah. Bupati, Walkot, gubernur juga nanti akan saya sampaikan secara teknis, secara tertutup," ungkap Tjahjo dalam acara tatap temu Menteri Dalam Negeri dengan jajaran stafnya di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (28/10/2014). Sehubungan beberapa nomenklatur kementerian baru di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, kerja Kemendagri akan bersinggungan langsung dengan Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Mengenai hal tersebut, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan kebijakan, melarang pembangunan gedung dan penambahan pegawai negeri sipil (PNS) baru. Tjahjo mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) dan kementerian terkait untuk membahas pembagian tugas dari masing-masing kementerian. "Kita menunggu apakah dilebur ke kementerian lain, atau bagaimana nanti tingkat koordinasinya. saya kira itu penting. Kemudian beberapa perencanaan strategis jangka pendek dari Kemendagri untuk bisa disampaikan kepada rakor itu," kata dia. Selain itu, Tjahjo akan menerapkan pemangkasan sistem birokrasi yang selama ini dinilai menyita waktu. Menurut dia, selama ini untuk menjalankan disposisi saja cukup rumit dari sekretariat jenderal kemudian menyampaikan ke menteri, menteri ke eselon I berturut-turut sampai eselon III. "Saya kira ini beberapa hal yang kita ingin cepat satu komando memangkas birokrasi yang ada. Disampaikan ke kepala daerah, memangkas birokrasi dengan cepat," jelas dia. Dia menambahkan, program Kemendagri lainnya yakni mengoptimalkan kerja Dirjen Kesbangpol. Tjahjo menilai Dirjen Kesbangpol dibutuhkan sebagai intelejen ekonomi, karena menyangkut persoalan yang langsung menyentuh masyarakat, seperti perburuhan, perusahaan, dan stabilitas ekonomi. "Sambil kita menunggu siapa pun yang jadi Kepala BIN, karena selama ini tingkat koordinasinya kurang. Sehingga nanti bisa cepat bagaimana koordinasi Pak DIrjen Kesbangpol itu kayak Dirsospol dulu," imbuh dia. Lanjut Tjahjo, mengenai realisasi Undang-Undang Desa juga akan dibicarakan lebih lanjut dengan kementerian terkait. "Saya kira juga perlu dipertimbangkan menyangkut anggaran desa juga tiap kecamatan diperkuat teknisnya," imbuh dia. Mengenai maraknya kasus hukum korupsi yang menimpa kepala daerah, Tjahjo menegaskan, Kemendagri mulai dari pusat hingga daerah untuk lebih berhati-hati, saling mengingatkan dan menjaga menjalankan pemerintahan yang transparan agar tidak berurusan dengan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) maupun Kejaksaan. "Saya meminta semua jajaran. Itu harapan saya di awal agar bisa semua berjalan dengan baik. Kita jadikan pengalaman Gubernur Riau kemarin pengalaman terakhir di lingkungan keluarga kita," tandas dia.