medcom.id, Jakarta: Dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mayoritas pendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 lalu ingin Pilkada secara langsung dipilih rakyat. Sekitar 71 persen pendukung Jokowi-JK menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Mereka ingin menjaga hak politiknya.
Kebanyakan pendukung Prabowo-Hatta pun punya pilihan yang sama. Bahwa hak politik menjadi yang utama. Maka dari itu Pilkada mesti langsung. Sekitar 59 persen pemilih Prabowo-Hatta berpendapat pemilihan gubernur, bupati dan wali kota wajib dipilih rakyat.
"Ada perbedaan sebesar 12 persen antara pendukung Jokowi-JK dan Prabowo Hatta. Pendukung Jokowi-JK yang mengutamakan hak politik ada 71 persen, Prabowo-Hatta 59 persen," kata Peneliti LSI Dodi Ambardi dalam diskusi politik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).
Tak hanya pendukung capres/cawapres, pemilih partai politik di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun Koalisi Merah Putih (KMP) pun memiliki porsi dukungan masing-masing.
"KIH ada 73 persen, KMP 65 persen dan Demokrat plus PPP 63 persen yang mendukung Pilkada langsung," terang Dodi. Mayoritas responden pemilih partai politik tersebut tak peduli biaya mahal, yang penting hak politik terjamin.
Dalam survei, mayoritas responden setuju dengan pernyataan 'berapapun biaya yang akan dikeluarkan, sangat penting bagi rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung melalui pemilihan umum tanpa diwakilkan kepada orang lain'.
Survei dilakukan pada mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penelitian ini menggunakan sampel 2.000 responden. Sementara margin of error kurang lebih 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh interviewer terlatih. Satu interviewer bertugan untuk satu desa atau kelurahgan yang hanya terdiri dari 10 respinden.
Tim juga melakukan quality control. Dalam proses ini, tim tak menemukan kesalahan berarti. Sedangkan waktu wawancara dilakukan sejak 25 Oktober hingga 3 November 2014. Survei ini dibiayai IFES.
medcom.id, Jakarta: Dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) mayoritas pendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 lalu ingin Pilkada secara langsung dipilih rakyat. Sekitar 71 persen pendukung Jokowi-JK menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Mereka ingin menjaga hak politiknya.
Kebanyakan pendukung Prabowo-Hatta pun punya pilihan yang sama. Bahwa hak politik menjadi yang utama. Maka dari itu Pilkada mesti langsung. Sekitar 59 persen pemilih Prabowo-Hatta berpendapat pemilihan gubernur, bupati dan wali kota wajib dipilih rakyat.
"Ada perbedaan sebesar 12 persen antara pendukung Jokowi-JK dan Prabowo Hatta. Pendukung Jokowi-JK yang mengutamakan hak politik ada 71 persen, Prabowo-Hatta 59 persen," kata Peneliti LSI Dodi Ambardi dalam diskusi politik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014).
Tak hanya pendukung capres/cawapres, pemilih partai politik di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun Koalisi Merah Putih (KMP) pun memiliki porsi dukungan masing-masing.
"KIH ada 73 persen, KMP 65 persen dan Demokrat plus PPP 63 persen yang mendukung Pilkada langsung," terang Dodi. Mayoritas responden pemilih partai politik tersebut tak peduli biaya mahal, yang penting hak politik terjamin.
Dalam survei, mayoritas responden setuju dengan pernyataan 'berapapun biaya yang akan dikeluarkan, sangat penting bagi rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung melalui pemilihan umum tanpa diwakilkan kepada orang lain'.
Survei dilakukan pada mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penelitian ini menggunakan sampel 2.000 responden. Sementara margin of error kurang lebih 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh interviewer terlatih. Satu interviewer bertugan untuk satu desa atau kelurahgan yang hanya terdiri dari 10 respinden.
Tim juga melakukan quality control. Dalam proses ini, tim tak menemukan kesalahan berarti. Sedangkan waktu wawancara dilakukan sejak 25 Oktober hingga 3 November 2014. Survei ini dibiayai IFES.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
