medcom.id, Jakarta - Melalui munas IX di Bali, Partai Golkar menegaskan dukungannya kepada pilkada tidak langsung. Manuver politik ini menambah 'lawan' bagi parpol yang sedang dirundung perpecahan.
Demikian hasil jajak pendapat 'Munas Golkar di Mata Publik' oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dibacakan penelitinya, Ardian Sopa. Hasil jajak pendapat diumumkan di Kantor LSI, Graha Dua Rajawali, Rawamangun, Jakarta, Jumat (5/12/2014).
"Ada dua lawan lama sebelum putuskan menolak perppu, pertama kubu Agung Laksono dan kawan-kawan, kedua lawan pemerintah khususnya Jusuf Kalla," papar Ardian.
Dengan adanya keputusan menolak Perppu tersebut tentu Agung akan mengumpulkan banyak dukungan. Apalagi masyarakat masih menginginkan Pilkada dipilih secara langsung.
Keberadaan Golkar di KMP juga dinilai menjadi agenda Jusuf Kalla, untuk menggandeng kembali Golkar agar mendukung pemerintah. "Kubu pemerintah akan selalu mencari cara tanpa henti untuk bisa menguasai parlemen demi efektivitas pemerintah," lanjut Ardian.
Sementara itu, Ardian mengatakan bakal ada dua lawan baru pasca Munas berakhir. Yakni SBY dengan Partai Demokrat, serta masyarakat luas.
SBY dan Partai Demokrat yang dihianati secara terbuka, padahal sudah dengan percaya KMP mendukung Perppu Pilkada. Bisa saja atas sikap Golkar itu, Demokrat keluar dari KMP dan beralih kepada KIH.
"Partai Demokrat dan SBY akan mati-matian memperjuangkan Perppu Pilkada Langsung karena berhubungan dengan nama baik dan marwah SBY," paparnnya.
Sementara masyarakat pasti akan menganggap Golkar telah merampas hak rakyat. Jika pada akhirnya Perppu Pilkada tak lolos, tentu Golkar juga bakal dihakimi.
"Dari penelitian kita terlihat publik masih berharap pada komitmen pada perjanjian. Publik masih mengharapkan etiki politik perjanjian masih ditetapi. Ketika Aburizal menolak perppu, justru memperburuk citra politik yang sudah kotor makin kotor," sambung Ardian.
Demikian hasil jajak pendapat 'Munas Golkar di Mata Publik' oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dibacakan penelitinya, Ardian Sopa. Hasil jajak pendapat diumumkan di Kantor LSI, Graha Dua Rajawali, Rawamangun, Jakarta, Jumat (5/12/2014).
"Ada dua lawan lama sebelum putuskan menolak perppu, pertama kubu Agung Laksono dan kawan-kawan, kedua lawan pemerintah khususnya Jusuf Kalla," papar Ardian.
Dengan adanya keputusan menolak Perppu tersebut tentu Agung akan mengumpulkan banyak dukungan. Apalagi masyarakat masih menginginkan Pilkada dipilih secara langsung.
Keberadaan Golkar di KMP juga dinilai menjadi agenda Jusuf Kalla, untuk menggandeng kembali Golkar agar mendukung pemerintah. "Kubu pemerintah akan selalu mencari cara tanpa henti untuk bisa menguasai parlemen demi efektivitas pemerintah," lanjut Ardian.
Sementara itu, Ardian mengatakan bakal ada dua lawan baru pasca Munas berakhir. Yakni SBY dengan Partai Demokrat, serta masyarakat luas.
SBY dan Partai Demokrat yang dihianati secara terbuka, padahal sudah dengan percaya KMP mendukung Perppu Pilkada. Bisa saja atas sikap Golkar itu, Demokrat keluar dari KMP dan beralih kepada KIH.
"Partai Demokrat dan SBY akan mati-matian memperjuangkan Perppu Pilkada Langsung karena berhubungan dengan nama baik dan marwah SBY," paparnnya.
Sementara masyarakat pasti akan menganggap Golkar telah merampas hak rakyat. Jika pada akhirnya Perppu Pilkada tak lolos, tentu Golkar juga bakal dihakimi.
"Dari penelitian kita terlihat publik masih berharap pada komitmen pada perjanjian. Publik masih mengharapkan etiki politik perjanjian masih ditetapi. Ketika Aburizal menolak perppu, justru memperburuk citra politik yang sudah kotor makin kotor," sambung Ardian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
