medcom.id, Jakarta: Politikus PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat khawatir dana aspirasi Rp20 miliar per anggota DPR justru berdampak buruk bagi Dewan. Alokasi itu justru berpotensi menyeret anggota dewan ke bui.
"Dalam teknisnya, saya khawatir bila ada kesalahan dalam pelaksanaan, nanti banyak anggota DPR yang masuk penjara," kata Anggota Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/6/2015).
Kekhawatiran ini berasal dari kemungkinan tumpang tindih anggaran. Selain juga penggunaan dana aspirasi yang bisa melangkahi kewenangan eksekutif. "Anggota DPR itu kewenangan bukan mengurusi program. Anggota DPR itu memiliki wewenang pengawasan, budgeting. Akan berbeda. Karena kita bicara program, ujung-ujungnya proyek," kata dia.
Dia juga khawatir anggarannya tidak akan terserap maksimal mengingat besarnya jumlah anggaran. Anggaran yang totalnya mencapai Rp11,2 triliun ini bisa menjadi sisa lebih pemakaian anggaran jika Dewan tidak mengajukan program.
Kekhawatiran ini, kata Henry merupakan pendapat pribadi. PDI Perjuangan belum menyatakan sikap terkait usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) tersebut. "Ini bukan sikap fraksi, tapi pandangan saya. Mungkin itu terlalu pagi (untuk menyatakan sikap)," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Politikus PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat khawatir dana aspirasi Rp20 miliar per anggota DPR justru berdampak buruk bagi Dewan. Alokasi itu justru berpotensi menyeret anggota dewan ke bui.
"Dalam teknisnya, saya khawatir bila ada kesalahan dalam pelaksanaan, nanti banyak anggota DPR yang masuk penjara," kata Anggota Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (12/6/2015).
Kekhawatiran ini berasal dari kemungkinan tumpang tindih anggaran. Selain juga penggunaan dana aspirasi yang bisa melangkahi kewenangan eksekutif. "Anggota DPR itu kewenangan bukan mengurusi program. Anggota DPR itu memiliki wewenang pengawasan,
budgeting. Akan berbeda. Karena kita bicara program, ujung-ujungnya proyek," kata dia.
Dia juga khawatir anggarannya tidak akan terserap maksimal mengingat besarnya jumlah anggaran. Anggaran yang totalnya mencapai Rp11,2 triliun ini bisa menjadi sisa lebih pemakaian anggaran jika Dewan tidak mengajukan program.
Kekhawatiran ini, kata Henry merupakan pendapat pribadi. PDI Perjuangan belum menyatakan sikap terkait usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) tersebut. "Ini bukan sikap fraksi, tapi pandangan saya. Mungkin itu terlalu pagi (untuk menyatakan sikap)," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
