Presiden dan Wakil Presiden  Jusuf Kalla berbincang dengan Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua DPR Setya Novanto saat hadir dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2015. Foto: MI/Susanto
Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang dengan Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua DPR Setya Novanto saat hadir dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2015. Foto: MI/Susanto

Presiden: Ego Sektoral Penegak Hukum dan Parpol Berbahaya

Surya Perkasa, Tri Kurniawan • 14 Agustus 2015 10:59
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menyampaikan ada masalah besar daripada melemahnya perekonomian nasional. Dia menekankan bahwa ego di masyarakat, penegak hukum, dan aparat negara adalah masalah besar negara ini.
 
Selama ini, menurut dia, kita terjebak dalam pemahaman bahwa melambatnya perekonomian global yang berdampak pada perekonomian nasional adalah masalah paling utama. Padahal, menipisnya nilai kesantunan dan nilai tata krama juga berbahaya bagi kelangsungan hidup berbangsa.
 
"Menipisnya budaya saling menghargai, mengeringnya kultur tenggang rasa, baik di masyarakat maupun institusi resmi seperti lembaga penegak hukum, ormas, media, dan partai politik, menyebabkan bangsa ini terjebak pada lingkaran ego masing-masing," kata Presiden Joko Widodo, Jumat (14/8/2015).

Hal itu Presiden sampaikan dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-70 RI, di gedung Nusantara, Kompleks DPR/MPR, Jakarta. Hadir dalam kesempatan itu para pejabat negara dan duta besar negara sahabat.
 
Ego sektoral, menurut Presiden tentu menghambat program aksi pembangunan, budaya kerja, semangat gotong royong, dan tumbuhnya karakter bangsa. Terlebih saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas sebebas bebasnya dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan.
 
"Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media hanya mengejar rating daripada memandu publik untuk meneguhkan nilai keutamaan dan budaya kerja produktif," kata Presiden.
 
Seperti diketahui, hubungan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri sempat renggang setelah lembaga antikorupsi menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi. Hubungan Polri dengan Komisi Yudisial juga memanas setelah Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan dua komisioner Komisi Yudisial sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik.
 
Keadaan politik di Tanah Air juga tidak terlalu kondusif. Internal dua partai politik besar Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan pecah. Dua kubu di masing-masing partai tersebut mengklaim sebagai pengurus sah.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan