medcom.id, Jakarta: Pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri masih menjadi polemik di DPR. DPR beralasan, Presiden Jokowi belum memberikan jawaban jelas atas pembatalan pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG).
"(Presiden) tidak secara eksplisit menjelaskan mengapa membatalkan pencalonan BG, dan malah mencalonkan Badrodin. Masih belum jelas mengenai pembatalannya," kata politikus PKS Nasir Jamil, dalam Primetime News Metro TV, Rabu (25/3/2015).
Menurut Nasir, pencalonan Badrodin yang diserahkan ke DPR tanggal 18 Februari masih rancu. Presiden Jokowi masih menyebutkan BG sebagai tersangka. Padahal, pada tanggal 16 Februari BG sudah memenangkan proses praperadilan dan terlepas dari status tersangkanya.
Sikap DPR pun tak lepas dari komentar Sekjen DPP Nasdem, Rio Capella. Menurutnya DPR seharusnya tak berkutat dengan permasalahan BG, tetapi melihat kondisi keamanan di Indonesia yang membutuhkan adanya pemimpin segera.
"Kali ini Indonesia membutuhkan Kapolri. Jika ada kesalahan administrasi kita minta (Presiden) memperbaiki. DPR diharapkan tidak menghambat proses ini, kepentingangan bangsa harus didahului, hampir ribuan polisi menunggu kepalanya," pungkas Rio.
Namun Direktur Eksekutif Charta Politik Yunarto Wijaya menilai apa yang dipermasalahkan oleh DPR hanya kepentingan subyektif dari beberapa anggota DPR saja. Ketidakpuasan beberapa pihak karena hal sepele, menghambat proses pencalonan kepala lembaga negara yang vital ini.
"Problemnya adalah, ketidakpuasan beberapa anggota DPR terhadap surat dan komunikasi," tutur Yunarto.
Pengamat politik itu mengatakan pencalonan Kapolri merupakan wewenang dari Presiden. DPR boleh saja mempertanyakan tetapi hanya sebatas itu.
"Pencalonan Kapolri merupakan sistem presidensial. Ini wilayah kewenangan prerogatif Presiden, Presiden berwenang mencalonkan dan membatalkan. DPR boleh mempertanyakan. Namun hanya pada wilayah itu," jelas Yunarto.
medcom.id, Jakarta: Pencalonan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri masih menjadi polemik di DPR. DPR beralasan, Presiden Jokowi belum memberikan jawaban jelas atas pembatalan pencalonan Komjen Budi Gunawan (BG).
"(Presiden) tidak secara eksplisit menjelaskan mengapa membatalkan pencalonan BG, dan malah mencalonkan Badrodin. Masih belum jelas mengenai pembatalannya," kata politikus PKS Nasir Jamil, dalam
Primetime News Metro TV, Rabu (25/3/2015).
Menurut Nasir, pencalonan Badrodin yang diserahkan ke DPR tanggal 18 Februari masih rancu. Presiden Jokowi masih menyebutkan BG sebagai tersangka. Padahal, pada tanggal 16 Februari BG sudah memenangkan proses praperadilan dan terlepas dari status tersangkanya.
Sikap DPR pun tak lepas dari komentar Sekjen DPP Nasdem, Rio Capella. Menurutnya DPR seharusnya tak berkutat dengan permasalahan BG, tetapi melihat kondisi keamanan di Indonesia yang membutuhkan adanya pemimpin segera.
"Kali ini Indonesia membutuhkan Kapolri. Jika ada kesalahan administrasi kita minta (Presiden) memperbaiki. DPR diharapkan tidak menghambat proses ini, kepentingangan bangsa harus didahului, hampir ribuan polisi menunggu kepalanya," pungkas Rio.
Namun Direktur Eksekutif Charta Politik Yunarto Wijaya menilai apa yang dipermasalahkan oleh DPR hanya kepentingan subyektif dari beberapa anggota DPR saja. Ketidakpuasan beberapa pihak karena hal sepele, menghambat proses pencalonan kepala lembaga negara yang vital ini.
"Problemnya adalah, ketidakpuasan beberapa anggota DPR terhadap surat dan komunikasi," tutur Yunarto.
Pengamat politik itu mengatakan pencalonan Kapolri merupakan wewenang dari Presiden. DPR boleh saja mempertanyakan tetapi hanya sebatas itu.
"Pencalonan Kapolri merupakan sistem presidensial. Ini wilayah kewenangan prerogatif Presiden, Presiden berwenang mencalonkan dan membatalkan. DPR boleh mempertanyakan. Namun hanya pada wilayah itu," jelas Yunarto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
