medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Teuku Taufiqulhadi menilai kujungan komisi ke Badan Pemeriksa Keuangan siang tadi tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Pertemuan seharusnya tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat.
Taufik menilai waktu kunjungan kurang pas. Ia juga sudah mewanti-wanti supaya koleganya tidak mengunjungi BPK.
Politisi NasDem itu khawatir kedatangan Komisi III ke BPK dapat disalahartikan oleh masyarakat awam. Dikhawatikan, kedatangan itu dianggap memiliki muatan politis, apalagi kasus RS Sumber Waras terungkap setahun sebelum Pilkada DKI 2017 bergulir.
"Sebelumnya saya sudah bilang jangan pergi dulu ke BPK. Berikan kepada lembaga-lembaga yang ada saja untuk bekerja tanpa di bawah tekanan. Kalau kita datang ke sini, takutnya mereka bekerja under pressure," kata Taufiq di Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Lantaran anggota Komisi III terlanjur mendatangi BPK, ia berharap, dengan pandangannya, masyarakat bisa mendapatkan pemahaman yang lain. Taufiq memastikan kedatangan Komisi III bukan sebagai bentuk intervensi.
"Tapi, saya katakan, ini bukan lah saat yang tepat kita pergi ke sini," pungkas dia.
Dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras berawal dari terbitnya hasil audit BPK DKI Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.
Badan auditor itu menganggap Pemprov DKI menyalahi aturan lantaran harga lahan jauh lebih mahal. Catatan BPK, ada indikasi kerugian negara senilai Rp191 miliar dalam pembelian lahan tersebut.
KPK, pada Agustus tahun lalu, menyelidiki dugaan korupsi ini dan meminta BPK untuk mengaudit ulang. Audit investigasi sudah diserahkan BPK. Penyelidikan masih berlangsung. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama juga sudah diperiksa KPK pada Selasa, 12 April lalu.
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Teuku Taufiqulhadi menilai kujungan komisi ke Badan Pemeriksa Keuangan siang tadi tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Pertemuan seharusnya tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat.
Taufik menilai waktu kunjungan kurang pas. Ia juga sudah mewanti-wanti supaya koleganya tidak mengunjungi BPK.
Politisi NasDem itu khawatir kedatangan Komisi III ke BPK dapat disalahartikan oleh masyarakat awam. Dikhawatikan, kedatangan itu dianggap memiliki muatan politis, apalagi kasus RS Sumber Waras terungkap setahun sebelum Pilkada DKI 2017 bergulir.
"Sebelumnya saya sudah bilang jangan pergi dulu ke BPK. Berikan kepada lembaga-lembaga yang ada saja untuk bekerja tanpa di bawah tekanan. Kalau kita datang ke sini, takutnya mereka bekerja
under pressure," kata Taufiq di Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Lantaran anggota Komisi III terlanjur mendatangi BPK, ia berharap, dengan pandangannya, masyarakat bisa mendapatkan pemahaman yang lain. Taufiq memastikan kedatangan Komisi III bukan sebagai bentuk intervensi.
"Tapi, saya katakan, ini bukan lah saat yang tepat kita pergi ke sini," pungkas dia.
Dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras berawal dari terbitnya hasil audit BPK DKI Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.
Badan auditor itu menganggap Pemprov DKI menyalahi aturan lantaran harga lahan jauh lebih mahal. Catatan BPK, ada indikasi kerugian negara senilai Rp191 miliar dalam pembelian lahan tersebut.
KPK, pada Agustus tahun lalu, menyelidiki dugaan korupsi ini dan meminta BPK untuk mengaudit ulang. Audit investigasi sudah diserahkan BPK. Penyelidikan masih berlangsung. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama juga sudah diperiksa KPK pada Selasa, 12 April lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
