medcom.id, Jakarta: Presiden Jokowi mengirimkan surat perihal pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menggantikan Letjen TNI (Purn.) Sutiyoso. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan DPR.
Atas dasar undang-undang itu, Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Fadli Zon mengatakan akan segera memproses surat Presiden untuk dibahas di Komisi I. Dia mendukung pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala BIN yang diharapkan mampu memenuhi harapan sekaligus tantangan yang dihadapi BIN.
Fadli Zon mengatakan, sejumlah isu penting yang menjadi pekerjaan rumah bagi kepala BIN mendatang, seperti pencegahan ancaman terorisme, separatisme, dan juga potensi konflik di wilayah Laut Cina Selatan harus segara direspon secara tepat dan komprehensif. Hal ini membutuhkan kerja intelijen yang akurat agar kepentingan nasional tidak terganggu.
"Pendekatan intelijen tentu berbeda dengan penanganan seperti penanganan kejahatan oleh kepolisian. BIN diharapkan bisa menjadi intelijen yang melindungi kepentingan nasional, kepentingan negara dari ancaman luar dan dalam," ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/9/2016).
Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kiri) berjalan keluar usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/9/2015). Foto: Antara/YUdhi Mahatma
Fadli Zon menekankan bahwa di tengah lingkungan global yang semakin dinamis, tantangan dan ancaman keamanan pertahanan yang dihadapi Indonesia juga semakin beragam. Mulai dari ancaman tradisional hingga nontradisional. Baik yang sifatnya lokal, nasional, global, dan transnasional. Apalagi lanjut dia, saat ini dukungan teknologi semakin canggih dan maju, yang juga sering digunakan dalam praktik kejahatan. Cyber war, salah satu yang perlu diantisipasi.
Menghadapi situasi ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini berharap BIN dapat berfungsi secara modern dan efektif.
"Terutama dalam memberikan informasi yang sangat akurat kepada Presiden demi menjaga kepentingan nasional. BIN harus lebih canggih dan efektif merespon ancaman terhadap kepentingan nasional yang makin beragam bentuknya," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Presiden Jokowi mengirimkan surat perihal pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menggantikan Letjen TNI (Purn.) Sutiyoso. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, kepala BIN diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan DPR.
Atas dasar undang-undang itu, Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Fadli Zon mengatakan akan segera memproses surat Presiden untuk dibahas di Komisi I. Dia mendukung pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kepala BIN yang diharapkan mampu memenuhi harapan sekaligus tantangan yang dihadapi BIN.
Fadli Zon mengatakan, sejumlah isu penting yang menjadi pekerjaan rumah bagi kepala BIN mendatang, seperti pencegahan ancaman terorisme, separatisme, dan juga potensi konflik di wilayah Laut Cina Selatan harus segara direspon secara tepat dan komprehensif. Hal ini membutuhkan kerja intelijen yang akurat agar kepentingan nasional tidak terganggu.
"Pendekatan intelijen tentu berbeda dengan penanganan seperti penanganan kejahatan oleh kepolisian. BIN diharapkan bisa menjadi intelijen yang melindungi kepentingan nasional, kepentingan negara dari ancaman luar dan dalam," ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/9/2016).
.jpg)
Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kiri) berjalan keluar usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/9/2015). Foto: Antara/YUdhi Mahatma
Fadli Zon menekankan bahwa di tengah lingkungan global yang semakin dinamis, tantangan dan ancaman keamanan pertahanan yang dihadapi Indonesia juga semakin beragam. Mulai dari ancaman tradisional hingga nontradisional. Baik yang sifatnya lokal, nasional, global, dan transnasional. Apalagi lanjut dia, saat ini dukungan teknologi semakin canggih dan maju, yang juga sering digunakan dalam praktik kejahatan. Cyber war, salah satu yang perlu diantisipasi.
Menghadapi situasi ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini berharap BIN dapat berfungsi secara modern dan efektif.
"Terutama dalam memberikan informasi yang sangat akurat kepada Presiden demi menjaga kepentingan nasional. BIN harus lebih canggih dan efektif merespon ancaman terhadap kepentingan nasional yang makin beragam bentuknya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
