medcom.id, Jakarta: Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bakti menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan lancar tahun ini. Pemerintah semakin diuntungkan dengan bertambahnya anggota Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.
"Pemerintahan Jokowi-JK ini cukup enak. Dengan masuknya PAN dan PKS akan menjadi koalisi loyal. Golkar juga jarang mengganjal pemerintah," kata Ikrar dalam dialog Primetime News Metro TV, Jumat (1/1/2016).
Kegaduhan politik tahun ini, tambah Ikrar, tak terjadi antara eksekutif dan legislatif. Parlemen justru akan bergesekan dengan masyarakat ketika mengambil berbagai kebijakan, misal memutuskan Revisi UU KPK maupun UU MD3.
Namun, bukan berarti Pemerintah dan partai pendukungnya bisa abai akan gangguan internal. Salah satunya, kegaduhan yang dimunculkan partai pendukung Jokowi-JK, PDI Perjuangan.
"Kalau ktia perhatikan banyak sekali alasan pemerintah bisa melenggang dengan tenang. Memang PDI Perjuangan harus mendisiplinkan kadernya," tegas Ikrar.
Ikrar mencatat beberapa kader yang terlalu sering mengeluarkan ultimatum untuk pemerintah. Misal, Masinton Pasaribu yang menyatakan Wapres JK sebaiknya mundur karena dinilai sebagai biang gaduh dalam kasus 'papa minta saham' beberapa waktu lalu.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto langsung mengklarifikasi ini. Menurutnya, Masinton tak bermaksud bicara seperti itu.
"PDI Perjuangan lebih pada bagaimana menjaga pemerintah, seluruh elite negara harus menjaga agar tidak ada kepentingan golongan," kata Hasto.
Hasto juga kurang sepakat jika partainya disebut menyasar Menteri BUMN Rini Soemarno melalui Pansus Pelindo II. PDI Perjuangan menjadi yang paling keras mendesak Presiden mencopot Rini.
"Ada fakta otentik. Sejak 2009 kami menilai Jakarta International Container Terminal (JICT) jangan diberikan ke asing. Lalu ada kegaduhan, Presiden marah soal dwelling time, lalu kami merespons," terang Hasto.
Hasto menegaskan, PDI Perjuangan tak menyoroti orang per orang. Secara kelembagaan, Kementerian BUMN juga dinilai menyulitkan masyarakat.
Di luar kasus Pelindo II, Kementerian BUMN juga dinilai memakan hak rakyat karena mengambil banyak dana dari RAPBN 2016.
"Berebut dengan rakyat. Baru ini terjadi BUMN menyerap RAPBN dengan sangat besar," jelasnya.
Dalam posisi ini lah PDI Perjuangan berperan menjaga pemerintah agar tak melenceng dari tujuan awal.
medcom.id, Jakarta: Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bakti menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan lancar tahun ini. Pemerintah semakin diuntungkan dengan bertambahnya anggota Koalisi Partai Pendukung Pemerintah.
"Pemerintahan Jokowi-JK ini cukup enak. Dengan masuknya PAN dan PKS akan menjadi koalisi loyal. Golkar juga jarang mengganjal pemerintah," kata Ikrar dalam dialog
Primetime News Metro TV, Jumat (1/1/2016).
Kegaduhan politik tahun ini, tambah Ikrar, tak terjadi antara eksekutif dan legislatif. Parlemen justru akan bergesekan dengan masyarakat ketika mengambil berbagai kebijakan, misal memutuskan Revisi UU KPK maupun UU MD3.
Namun, bukan berarti Pemerintah dan partai pendukungnya bisa abai akan gangguan internal. Salah satunya, kegaduhan yang dimunculkan partai pendukung Jokowi-JK, PDI Perjuangan.
"Kalau ktia perhatikan banyak sekali alasan pemerintah bisa melenggang dengan tenang. Memang PDI Perjuangan harus mendisiplinkan kadernya," tegas Ikrar.
Ikrar mencatat beberapa kader yang terlalu sering mengeluarkan ultimatum untuk pemerintah. Misal, Masinton Pasaribu yang menyatakan Wapres JK sebaiknya mundur karena dinilai sebagai biang gaduh dalam kasus 'papa minta saham' beberapa waktu lalu.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto langsung mengklarifikasi ini. Menurutnya, Masinton tak bermaksud bicara seperti itu.
"PDI Perjuangan lebih pada bagaimana menjaga pemerintah, seluruh elite negara harus menjaga agar tidak ada kepentingan golongan," kata Hasto.
Hasto juga kurang sepakat jika partainya disebut menyasar Menteri BUMN Rini Soemarno melalui Pansus Pelindo II. PDI Perjuangan menjadi yang paling keras mendesak Presiden mencopot Rini.
"Ada fakta otentik. Sejak 2009 kami menilai Jakarta International Container Terminal (JICT) jangan diberikan ke asing. Lalu ada kegaduhan, Presiden marah soal
dwelling time, lalu kami merespons," terang Hasto.
Hasto menegaskan, PDI Perjuangan tak menyoroti orang per orang. Secara kelembagaan, Kementerian BUMN juga dinilai menyulitkan masyarakat.
Di luar kasus Pelindo II, Kementerian BUMN juga dinilai memakan hak rakyat karena mengambil banyak dana dari RAPBN 2016.
"Berebut dengan rakyat. Baru ini terjadi BUMN menyerap RAPBN dengan sangat besar," jelasnya.
Dalam posisi ini lah PDI Perjuangan berperan menjaga pemerintah agar tak melenceng dari tujuan awal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
