medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden RI Jusuf Kalla membantah evaluasi kementerian atau lembaga negara yang dirilis Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi membuat kegaduhan baru.
"Saya kira tidak lah. Kalau sesuatu kemudian ada yang protes dianggap kegaduhan ya kita tutup semua koran saja, karena yang bikin ini kan berita juga kan. Yang kasih gaduh siapa? Kan dimuat di media. Jadi kalau tidak ada berita anda bingung juga itu sebenarnya kan," kata JK di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2016).
JK heran mengapa evaluasi tersebut baru diributkan masyarakat saat ini. Padahal, penilaian yang dilakukan sudah lama, yakni 15 Desember 2015. Pria berusia 73 tahun ini meminta pada masyarakat agar tak menganggap langkah Yuddy sebagai sebuah kegaduhan, apalagi dikaitkan dengan isu reshuffle.
"Enggak tahu kenapa muncul kegaduhan. Itu kan dulu angka itu pada tanggal 15 Desember. Jadi bukan hal yang baru," ujar dia.
Lagi pula, menurut JK, evaluasi ini merupakan hal yang biasa saja. Sama seperti penghargaan Adipura atau Kalpataru yang memberi penilaian berdasarkan kota mana yang bersih dan sebaliknya.
"Kan sama saja sebenarnya? Apa bedanya ? (Adipura) Dianggapnya biasa saja, supaya ada perbaikan. Begitu pula evaluasi ini yang menilai akuntabilitas," kata JK.
Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut tindakan Yuddy kurang elok. Zulkifli menilai, evaluasi macam itu harusnya menjadi konsumsi internal.
"Kalau dipublikasikan itu membuat kegaduhan baru," kata Zulkifli.
Senada dengan Zulkifli, pengamat politik Ahmad Taufan Damanik menilai langkah Yuddy justru membuat kegaduhan baru jelang isu reshuffle jilid II.
"Jelas ini membuat kegaduhan baru karena format, kriteria dan dasar-dasar penilaian itu tidak diketahui menteri lain. Kalau ini atas perintah Presiden Tentu bakal diumumkan di rapat kabinet," ucap Taufan pada Metrotvnews.com.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden RI Jusuf Kalla membantah evaluasi kementerian atau lembaga negara yang dirilis Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi membuat kegaduhan baru.
"Saya kira tidak lah. Kalau sesuatu kemudian ada yang protes dianggap kegaduhan ya kita tutup semua koran saja, karena yang bikin ini kan berita juga kan. Yang kasih gaduh siapa? Kan dimuat di media. Jadi kalau tidak ada berita anda bingung juga itu sebenarnya kan," kata JK di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2016).
JK heran mengapa evaluasi tersebut baru diributkan masyarakat saat ini. Padahal, penilaian yang dilakukan sudah lama, yakni 15 Desember 2015. Pria berusia 73 tahun ini meminta pada masyarakat agar tak menganggap langkah Yuddy sebagai sebuah kegaduhan, apalagi dikaitkan dengan isu reshuffle.
"Enggak tahu kenapa muncul kegaduhan. Itu kan dulu angka itu pada tanggal 15 Desember. Jadi bukan hal yang baru," ujar dia.
Lagi pula, menurut JK, evaluasi ini merupakan hal yang biasa saja. Sama seperti penghargaan Adipura atau Kalpataru yang memberi penilaian berdasarkan kota mana yang bersih dan sebaliknya.
"Kan sama saja sebenarnya? Apa bedanya ? (Adipura) Dianggapnya biasa saja, supaya ada perbaikan. Begitu pula evaluasi ini yang menilai akuntabilitas," kata JK.
Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebut tindakan Yuddy kurang elok. Zulkifli menilai, evaluasi macam itu harusnya menjadi konsumsi internal.
"Kalau dipublikasikan itu membuat kegaduhan baru," kata Zulkifli.
Senada dengan Zulkifli, pengamat politik Ahmad Taufan Damanik menilai langkah Yuddy justru membuat kegaduhan baru jelang isu reshuffle jilid II.
"Jelas ini membuat kegaduhan baru karena format, kriteria dan dasar-dasar penilaian itu tidak diketahui menteri lain. Kalau ini atas perintah Presiden Tentu bakal diumumkan di rapat kabinet," ucap Taufan pada Metrotvnews.com.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
