Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kompak dengan PDI Perjuangan menolak Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada 15 Mei 2024. PKS senang bisa sepemikiran dengan PDI Perjuangan.
"Kami bergembira sekali PDIP bareng dengan PKS tetap ingin 21 Februari," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam telekonferensi di Jakarta, Sabtu, 9 Oktober 2021.
Mardani meminta pemerintah tidak memutuskan tanggal Pemilu 2024 sepihak. Pemerintah tidak boleh gegabah yang membuat masyarakat merugi.
"Kami melihat ke depannya cuma mengimbau saja, ayo semuanya betul-betul berpikir yang terbaik buat rakyat. Rakyat perlu mendapatkan pemilu yang berkualitas dan karena itu serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar Mardani.
Anggota Komisi II itu meminta pemerintah menyerahkan tanggal Pemilu 2024 ke KPU. Mardani menilai cuma KPU yang paham menentukan tanggal pelaksanaan pemilu yang pas.
"Kalau saya bahkan mengatakan sudah Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) ikut KPU saja, karena KPU adalah mereka yang sudah punya track record," tutur Mardani.
Pemerintah juga diminta tidak meremehkan perhitungan KPU. Pasalnya, hitungan KPU berdasarkan pengalaman.
"Rata-rata KPU pusat itu berasal dari kabupaten, kota, provinsi. Mereka sudah lama bekerja di situ," ucap Mardani.
Baca: KPU Dinilai Lebih Berhak Putuskan Tanggal Pemilu Ketimbang Pemerintah
Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (
PKS) kompak dengan
PDI Perjuangan menolak
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar pada 15 Mei 2024. PKS senang bisa sepemikiran dengan PDI Perjuangan.
"Kami bergembira sekali PDIP bareng dengan PKS tetap ingin 21 Februari," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam telekonferensi di Jakarta, Sabtu, 9 Oktober 2021.
Mardani meminta pemerintah tidak memutuskan tanggal Pemilu 2024 sepihak. Pemerintah tidak boleh gegabah yang membuat masyarakat merugi.
"Kami melihat ke depannya cuma mengimbau saja, ayo semuanya betul-betul berpikir yang terbaik buat rakyat. Rakyat perlu mendapatkan pemilu yang berkualitas dan karena itu serahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (
KPU)," ujar Mardani.
Anggota Komisi II itu meminta pemerintah menyerahkan tanggal Pemilu 2024 ke KPU. Mardani menilai cuma KPU yang paham menentukan tanggal pelaksanaan pemilu yang pas.
"Kalau saya bahkan mengatakan sudah Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) ikut KPU saja, karena KPU adalah mereka yang sudah punya track record," tutur Mardani.
Pemerintah juga diminta tidak meremehkan perhitungan KPU. Pasalnya, hitungan KPU berdasarkan pengalaman.
"Rata-rata KPU pusat itu berasal dari kabupaten, kota, provinsi. Mereka sudah lama bekerja di situ," ucap Mardani.
Baca:
KPU Dinilai Lebih Berhak Putuskan Tanggal Pemilu Ketimbang Pemerintah
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)