Kepala Daerah dari NasDem Diminta Bekerja Baik

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) marak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Partai NasDem berpesan agar kader yang bertugas sebagai kepala daerah bekerja dengan baik. "NasDem selalu berpesan agar para pejabat publik dari kader NasDem hendaknya menggunakan kewenangan (dengan baik)," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali saat dihubungi, Kamis, 21 Oktober 2021. Ketua Fraksi NasDem di DPR itu mengingatkan kader tidak melampaui asas kepantasan dan kepatutan selama menjalankan amanah. Sehingga, dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi. Baca: PPP Sebut Tak ada Parpol Minta Kader Korupsi "Kalau melampaui (asas kepantasan dan kepatutan) akan menyesal di kemudian hari," ujar dia. Kinerja kepala daerah menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah kepala daerah tertangkap tangan KPK dalam beberapa waktu terakhir.  OTT pertama dilakukan terhadap Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin. Dia ditangkap di Jakarta pada 15 Oktober 2021. Dodi diduga terlibat kasus suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Musi Banyuasin. Selain Dodi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Musi Banyuasin Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy ditetapkan sebagai tersangka. Beberapa hari kemudian pada 18 Oktober 2021, KPK menangkap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Kader Partai Golkar itu diduga terlibat kasus suap perpanjangan izin hak guna usaha lahan sawit.  KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus suap tersebut. Tersangka lainnya yaitu General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso.