Pemerintah Didorong Berikan Mandat Khusus ke Pj Kepala Daerah

Jakarta: Pemerintah diminta memberikan mandat khusus kepada penjabat (Pj) kepala daerah (kada). Sehingga, dapat melaksanakan tugas mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. "Pemerintah sebenarnya perlu menegaskan kembali bahwa sebenarnya Pj ini pendelegasian dari pemerintah pusat agar persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 itu menjadi lancar," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jojo Rohi dalam diskusi virtual, Minggu, 31 Juli 2022. Menurut dia, persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 harus dilakukan mulai sekarang. Sebab, tahapan Pemilu sudah dimulai.   "Jadi harus ada mandat khusus yang perlu ditegaskan pemerintah yaitu memfasilitasi pilkada dan pemilu dengan baik dan jujur adil di daerah masing-masing," ungkap dia. Selain itu, dia berharap para Pj independen mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Sehingga, terwujud kontestasi yang sehat di setiap daerah. Menurut Jojo, latar belakang Pj dari non-partai atau kontestan menjadi nilai tambah. Mereka merupakan pejabat negara yang bebas dari politik praktis. "Ini harapkan Pj ini tidak main-main mendukung salah satu kontestan pada pemilu dan pilkada serentak," ujar dia.