Langkah Menperin Jalankan Pesan Presiden Jelang Tahun Politik

medcom.id, Jakarta: Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memiliki langkah-langkah yang bakal dijalankan dalam menghadapi tahun 2018. Hal itu sebagai tindak lanjut dari pesan Presiden Joko Widodo. "Kalau Kementerian Perindustrian kita bicaranya pengembangan industri dan pengembangan industri. Upayanya untuk penciptaan lapangan pekerjaan," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 30 Agustus 2017. Menurut dia, menciptakan lapangan pekerjaan dapat meningkatkan daya saing. Sehingga, hal itu terus didorong sejalan dengan arahan Presiden. Baca: Presiden Ingatkan Kebijakan Pemerintah Harus Memihak Rakyat Selain lapangan pekerjaan, menurut dia, Presiden juga memberikan arahan agar setiap kementerian melakukan pengembangan sumber daya manusia. Menurut dia, pihaknya selama ini juga mendorong program unggulan Presiden untuk transformasi pendidikan SMK. Hal itu dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Ketenagakerjaan. "Transformasi pendidikan SMK itu kan menjadi tiga program terkait pemerataan ekonomi yang diinisiatif oleh bapak Presiden. Jadi itu yang kami dorong terus," ucap dia. Baca: Menteri Diminta Siap Menghadapi Tahun Politik Ia mengklaim kinerjanya sebagai menteri juga tak akan terganggung dengan tahun politik yang mulai masuk pada 2018. Sebab, tugasnya sebagai menteri baru habis pada 2019, seiring dengan selesainya pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. "Tidak terganggu (tahun politik), karena pemerintah kan sampai 2019," kata dia. Presiden Joko Widodo sebelumnya minta jajarannya di Kabinet Kerja untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Apalagi, tahun 2018 sudah memasuki tahun politik. "Tahun depan kita ?sudah masuk tahun politik, sehingga kebijakan apapun secara signifikan memberikan pengaruh. Sekali lagi kebijakan itu agar semuanya diarahkan keberpihakan kita pada publik, pada raykat," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 29 Agustus 2017. Presiden mewanti-wanti para menteri agar tidak membuat kebijakan baru yang merugikan rakyat. Semua kebijakan harus terlebih dahulu ?dikaji secara mendalam. "Saya harapkan menteri tidak membuat kebijakan kebijakan baru yang kira-kira belum dikonsultasikan pada publik, pada masyarakat, belum melalui kajian dan perhitungan mendalam. Sehingga justru bisa membikin hal-hal yang tak diinginkan masyarakat dan membuat masyarakat kecewa," kata dia. Presiden meminta kepada seluruh pembantunya di pemerintahan untuk mempertahankan program-program yang bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Di antaranya, penyaluran dana desa.