medcom.id, Jakarta: Perwakilan dari Telekomunikasi Indonesia Internasional, Faizal Djoemadi menyebut, ketahanan siber dipengaruhi dua faktor, yaitu infrastruktur dan kesadaran. Indonesia dinilai masih perlu meningkatkan kedua faktor tersebut.
Faizal menuturkan, Indonesia masih berada di posisi ke-70 dari 193 negara dalam urusan strategi kejahatan siber. Hal tersebut tentu masih jadi pekerjaan rumah bagi Indonesia dalam upaya mengimplementasikan ketahanan siber.
"Indonesia memang masih perlu mengupgrade infrastruktur dan teknologi yang dimiliki. Tapi layer fisik dan logika (software) ini bisa dibeli. Yang paling krusial justru faktor kultural atau kesadaran bahwa konten dan keamanan di dunia siber ini penting," kata Faizal, Senin 23 Oktober 2017
Senada dengan Faizal, pakar teknologi informasi, Eko Indrajit mengatakan kesadaran dan literasi berkegiatan di jejaring siber sangat diperlukan oleh masyarakat pengguna internet. Upaya meningkatkan literasi siber perlu dilakukan sedari kecil.
"Anak-anak pengguna jejaring siber juga perlu diberikan pemahaman bahwa jejak digital di dunia maya itu terekam selamanya," ujar Eko.
Sementara itu, di level pemerintahan sendiri, kesadaran keamanan siber juga dianggap masih rendah. Keamanan informasi pemerintah baik di pusat ataupun daerah dinilai masih buruk.
Perwakilan Lembaga Sandi dan Siber Negara, Lukmanul Hakim mencatat 65 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menggunakan email dengan domain publik. "Ini kan berbahaya kalau yang dikirim dokumen-dokumen penting," tandas Lukman.
Untuk itu, Lukman menyarankan pemerintah segera memiliki domain privat untuk seluruh lembaga pemerintah baik pusat ataupun daerah dalam rangka meningkatkan ketahanan siber nasional.
Hal itu juga diamini oleh Eko Indrajit. Akan tetapi, persoalan biaya yang besar kerap kali menjadi hambatan yang dihadapi pemerintah, "Solusinya mungkin bisa dilakukan dengan alokasi yang sudah direncanakan secara serentak di tiap-tiap instansi. Ini upaya meningkatkan literasi keamanan informasi juga," tukas Eko.
medcom.id, Jakarta: Perwakilan dari Telekomunikasi Indonesia Internasional, Faizal Djoemadi menyebut, ketahanan siber dipengaruhi dua faktor, yaitu infrastruktur dan kesadaran. Indonesia dinilai masih perlu meningkatkan kedua faktor tersebut.
Faizal menuturkan, Indonesia masih berada di posisi ke-70 dari 193 negara dalam urusan strategi kejahatan siber. Hal tersebut tentu masih jadi pekerjaan rumah bagi Indonesia dalam upaya mengimplementasikan ketahanan siber.
"Indonesia memang masih perlu mengupgrade infrastruktur dan teknologi yang dimiliki. Tapi layer fisik dan logika (software) ini bisa dibeli. Yang paling krusial justru faktor kultural atau kesadaran bahwa konten dan keamanan di dunia siber ini penting," kata Faizal, Senin 23 Oktober 2017
Senada dengan Faizal, pakar teknologi informasi, Eko Indrajit mengatakan kesadaran dan literasi berkegiatan di jejaring siber sangat diperlukan oleh masyarakat pengguna internet. Upaya meningkatkan literasi siber perlu dilakukan sedari kecil.
"Anak-anak pengguna jejaring siber juga perlu diberikan pemahaman bahwa jejak digital di dunia maya itu terekam selamanya," ujar Eko.
Sementara itu, di level pemerintahan sendiri, kesadaran keamanan siber juga dianggap masih rendah. Keamanan informasi pemerintah baik di pusat ataupun daerah dinilai masih buruk.
Perwakilan Lembaga Sandi dan Siber Negara, Lukmanul Hakim mencatat 65 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menggunakan email dengan domain publik. "Ini kan berbahaya kalau yang dikirim dokumen-dokumen penting," tandas Lukman.
Untuk itu, Lukman menyarankan pemerintah segera memiliki domain privat untuk seluruh lembaga pemerintah baik pusat ataupun daerah dalam rangka meningkatkan ketahanan siber nasional.
Hal itu juga diamini oleh Eko Indrajit. Akan tetapi, persoalan biaya yang besar kerap kali menjadi hambatan yang dihadapi pemerintah, "Solusinya mungkin bisa dilakukan dengan alokasi yang sudah direncanakan secara serentak di tiap-tiap instansi. Ini upaya meningkatkan literasi keamanan informasi juga," tukas Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
