Pemda Banten Diminta Sisir Data Rakyat
Menteri Sosial Idrus Marham. Foto: MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Kasus gizi buruk di Kampung Cibuah Talang, Desa Cibuah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten harus mendapat atensi pemerintah daerah. Kepala Daerah perlu melakukan pengecekan data masyarakat terkait bantuan sosial (bansos). 

Menteri Sosial Idrus Marham menyebut, kasus gizi buruk menjadi bukti kurangnya perhatian atas data masyarakat dari pemerintah. Politikus Partai Golkar itu meminta pemda rajin menyisir data.

"Saya minta kepala daerah agar rajin-rajin menyisir data rakyat. Kalau rajin disisir, maka pasti bisa mendapatkan bantuan pada saat terjadi kebutuhan mendesak," kata Idrus melalui keterangan tertulis pada Medcom.id, Rabu, 14 Maret 2018.


Jika data diperbarui dan terekam oleh pemda, kecil kemungkinan ditemui gizi buruk. Sebab, pihaknya selalu pro aktif terkait bantuan sosial melalui program keluarga harapan atau PKH.

"Kami sudah meminta pendamping, TKSK, dan kepala daerah agar menyisir warga dan memperbaharui data tersebut. Posisi kementerian adalah menetapkan data dari daerah setiap enam bulan," imbuhnya.

Merujuk Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin diatur alur verfikasi dan validasi data secara berjenjang dari tingkat kelurahan terus bertingkat sampai gubernur, sebelum sampai ke Kementerian Sosial.

Oleh karena itu, Mensos berpesan kepada kepala daerah di tingkat kota dan kabupaten agar memastikan aparatnya dari tingkat bawah seperti RT/RW, desa, kecamatan, dan kepala dinas sosial, berperan aktif memonitor kondisi rakyatnya. Dari sini bakal terlihat data baru, mana di antara mereka yang kondisinya memenuhi syarat untuk diberikan bantuan. 

Selanjutnya, data tersebut akan masuk dalam Basis Data Terpadu, sehingga bantuan sosial bisa menjangkau warga yang menenuhi syarat.

"Jadi lakukan penyisiran dan perbaharui datanya. Bagi warga yang memenuhi syarat, hampir pasti mereka akan dapat bantuan seperti rastra sebanyak 10 kg, kemudian bantuan lain seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)," kata Idrus.

Ia juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo yang patut diperhatikan para penyelenggara negara, agar memastikan negara hadir bila rakyat membutuhkan bantuan. "Jangan sampai rakyat yang membutuhkan bantuan tidak terlayani," tandasnya.

Untuk diketahui, di Kota Serang, penerima PKH Reguler tercatat sebanyak 9.300 keluarga dengan nilai bantuan Rp17.577.000.000. Untuk BPNT terdapat 16.390 keluarga dengan nilai Rp21.634.800.000. Total bantuan sosial untuk Kota Serang tahun 2018 senilai Rp39.817.800.000.



(DMR)