Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan pemerataan dengan menggilir posisi panglima TNI. Nama pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo pun diharapkan tak lagi dari matra Angkatan Darat (AD).
"Mudah-mudahan itu sudah mekanisme seperti yang dilakukan sebelumnya, yaitu dilakukan secara bergiliran angkatan, itu bisa dilakukan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, 28 November 2017.
Menurut Syarief, skema bergilir untuk posisi Panglima TNI sebelumnya telah dilakukan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Setiap matra angkatan mulai dari AD, AL dan AU telah diberikan kesempatan untuk memimpin selama 10 tahun periode pemerintah SBY.
"Kan (Angkatan) Darat ini sudah dua kali (di pemerintahan Presiden Jokowi), kalau bisa yang dari angkatan lain," ujar anggota Komisi Pertahanan DPR itu.
Namun, Syarief menyadari Demokrat tak bisa melangkahi pilihan Jokowi. Presiden memiliki hak prerogatif atas pemilihan panglima TNI.
Sesuai aturan, hanya akan ada tiga kandidat yang bisa dicalonkan menerima tongkat estafet kepemimpinan TNI. Di antaranya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal TNI Mulyono, KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi.
"Ya sekali lagi menyangkut masalah panglima kita kembalikan kepada Presiden. Kita harapkan kali ini mungkin Demokrat mengharapkan, karena ini kan hak prerogatif Presiden," ucap Syarief.
Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan pemerataan dengan menggilir posisi panglima TNI. Nama pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo pun diharapkan tak lagi dari matra Angkatan Darat (AD).
"Mudah-mudahan itu sudah mekanisme seperti yang dilakukan sebelumnya, yaitu dilakukan secara bergiliran angkatan, itu bisa dilakukan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, 28 November 2017.
Menurut Syarief, skema bergilir untuk posisi Panglima TNI sebelumnya telah dilakukan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Setiap matra angkatan mulai dari AD, AL dan AU telah diberikan kesempatan untuk memimpin selama 10 tahun periode pemerintah SBY.
"Kan (Angkatan) Darat ini sudah dua kali (di pemerintahan Presiden Jokowi), kalau bisa yang dari angkatan lain," ujar anggota Komisi Pertahanan DPR itu.
Namun, Syarief menyadari Demokrat tak bisa melangkahi pilihan Jokowi. Presiden memiliki hak prerogatif atas pemilihan panglima TNI.
Sesuai aturan, hanya akan ada tiga kandidat yang bisa dicalonkan menerima tongkat estafet kepemimpinan TNI. Di antaranya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal TNI Mulyono, KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi.
"Ya sekali lagi menyangkut masalah panglima kita kembalikan kepada Presiden. Kita harapkan kali ini mungkin Demokrat mengharapkan, karena ini kan hak prerogatif Presiden," ucap Syarief.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
