medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta jajarannya memanfaatkan posisi Indonesia yang menjadi bagian dari 101 negara dalam kerja sama pertukaran informasi. Posisi ini momentum untuk mereformasi sistem informasi keuangan di Indonesia, khususnya perbaikan sistem informasi perpajakan.
"Ini momentum membangun data base perpajakan yang lebih komprehensif, lebih integratif, dan lebih kuat. (Data base) akan bermanfaat meningkatkan tax ratio," kata Presiden saat membuka rapat terbatas dengan topik Implementasi Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information) di Bidang Jasa Keuangan dan Perpajakan; dan Persiapan Pertemuan Tahunan (International Monetary Fund World Bank) 2018, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 22 Februari 2017.
Presiden mengaku, akan terus mendorong kepatuhan pajak secara sukarela serta mencegah penghindaran dan penggelapan pajak. Ke depan, kata dia, pemerintah harus berupaya meningkatkan rasio pajak agar bisa membiayai program-program prioritas, terutama pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pembukaan lapangan pekerjaan.
"Saya minta Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H. Laoly) segera menyiapkan regulasi yang diperlukan," ujar dia.
Namun, ia menekankan, regulasi itu jangan sampai tumpang tindih. Mulai dari peraturan hingga perundang-undangan. Pasalnya, kata Presiden, hal itu bisa menyulitkan saat pelaksanaannya.
Memanfaatkan IMF World Bank 2018
Presiden juga meminta pembantunya di Kabinet Kerja untuk menyiapkan secara baik pertemuan IMF World Bank 2018 yang akan berlangsung di Indonesia.
Menurut dia, pertemuan ini bisa digunakan sebagai momentum untuk menunjukkan kepada dunia tentang kondisi perekonomian Indonesia yang bisa tumbuh dengan baik di tengah melambatnya perekonomian dunia dan perekonomian global.
"Kita gunakan untuk menunjukkan kemajuan-kemajuan yang dicapai, sekaligus ajang promosi, investasi, perdagangan, dan pariwisata," kata Presiden.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta jajarannya memanfaatkan posisi Indonesia yang menjadi bagian dari 101 negara dalam kerja sama pertukaran informasi. Posisi ini momentum untuk mereformasi sistem informasi keuangan di Indonesia, khususnya perbaikan sistem informasi perpajakan.
"Ini momentum membangun
data base perpajakan yang lebih komprehensif, lebih integratif, dan lebih kuat. (Data base) akan bermanfaat meningkatkan tax ratio," kata Presiden saat membuka rapat terbatas dengan topik Implementasi Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information) di Bidang Jasa Keuangan dan Perpajakan; dan Persiapan Pertemuan Tahunan (International Monetary Fund World Bank) 2018, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 22 Februari 2017.
Presiden mengaku, akan terus mendorong kepatuhan pajak secara sukarela serta mencegah penghindaran dan penggelapan pajak. Ke depan, kata dia, pemerintah harus berupaya meningkatkan rasio pajak agar bisa membiayai program-program prioritas, terutama pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pembukaan lapangan pekerjaan.
"Saya minta Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H. Laoly) segera menyiapkan regulasi yang diperlukan," ujar dia.
Namun, ia menekankan, regulasi itu jangan sampai tumpang tindih. Mulai dari peraturan hingga perundang-undangan. Pasalnya, kata Presiden, hal itu bisa menyulitkan saat pelaksanaannya.
Memanfaatkan IMF World Bank 2018
Presiden juga meminta pembantunya di Kabinet Kerja untuk menyiapkan secara baik pertemuan IMF World Bank 2018 yang akan berlangsung di Indonesia.
Menurut dia, pertemuan ini bisa digunakan sebagai momentum untuk menunjukkan kepada dunia tentang kondisi perekonomian Indonesia yang bisa tumbuh dengan baik di tengah melambatnya perekonomian dunia dan perekonomian global.
"Kita gunakan untuk menunjukkan kemajuan-kemajuan yang dicapai, sekaligus ajang promosi, investasi, perdagangan, dan pariwisata," kata Presiden.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
