Jakarta: Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) menentukan masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. KPU dinilai lebih paham dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu.
"Pada prinsipnya KPU yang lebih paham, yang akan melaksanakannya," kata Anwar di Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022.
Dia menjelaskan saat rapat konsinyasi Komisi II DPR pada 13-15 Mei diusulkan agar masa kampanye tidak lama. Sebab, pembelahan di masyarakat dikhawatirkan semakin meruncing serta demi efisiensi.
"Namun semua itu dikembalikan kepada KPU untuk melakukan simulasi-simulasi, kalau masa kampanye 75 hari, 90 hari, dan 120 hari seperti apa," ujar dia.
Dia tidak mempermasalahkan apabila hasil simulasi KPU menunjukkan lembaga tersebut perlu ruang lebih untuk melaksanakan semua tahapan, termasuk masa kampanye. Paling penting, tidak ada aturan yang ditabrak, seperti pengadaan barang-jasa dan distribusi logistik.
"Saya mendukung KPU karena mereka yang lebih tahu, jangan sampai memaksakan mereka sehingga ruang geraknya terbatas akan berdampak fatal. Karena kalau waktunya mepet, dikhawatirkan KPU langgar aturan dan bisa mencederai pemilu kita," ujar dia.
Baca: Pendapat Presiden Terkait Durasi Kampanye Menjadi Pertimbangan DPR
Anwar tidak masalah apabila KPU menilai masa kampanye 90 hari merupakan waktu yang ideal. Keputusan durasi kampanye bakal diputuskan dalam rapat di Komisi II DPR RI pada pekan depan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan enam arahan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 saat bertemu dengan KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 30 Mei 2022. Presiden dan KPU menilai durasi kampanye perlu dipersingkat agar efisien dan tidak menimbulkan masalah berlarut di masyarakat.
"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," kata Ketua KPU Hasyim Asyari.
Jakarta: Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid mendukung Komisi Pemilihan Umum (
KPU) menentukan masa kampanye Pemilihan Umum (
Pemilu) 2024. KPU dinilai lebih paham dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu.
"Pada prinsipnya KPU yang lebih paham, yang akan melaksanakannya," kata Anwar di Jakarta, Selasa, 31 Mei 2022.
Dia menjelaskan saat rapat konsinyasi Komisi II DPR pada 13-15 Mei diusulkan agar masa kampanye tidak lama. Sebab, pembelahan di masyarakat dikhawatirkan semakin meruncing serta demi efisiensi.
"Namun semua itu dikembalikan kepada KPU untuk melakukan simulasi-simulasi, kalau masa kampanye 75 hari, 90 hari, dan 120 hari seperti apa," ujar dia.
Dia tidak mempermasalahkan apabila hasil simulasi
KPU menunjukkan lembaga tersebut perlu ruang lebih untuk melaksanakan semua tahapan, termasuk masa kampanye. Paling penting, tidak ada aturan yang ditabrak, seperti pengadaan barang-jasa dan distribusi logistik.
"Saya mendukung KPU karena mereka yang lebih tahu, jangan sampai memaksakan mereka sehingga ruang geraknya terbatas akan berdampak fatal. Karena kalau waktunya mepet, dikhawatirkan KPU langgar aturan dan bisa mencederai pemilu kita," ujar dia.
Baca:
Pendapat Presiden Terkait Durasi Kampanye Menjadi Pertimbangan DPR
Anwar tidak masalah apabila KPU menilai masa kampanye 90 hari merupakan waktu yang ideal. Keputusan durasi kampanye bakal diputuskan dalam rapat di Komisi II DPR RI pada pekan depan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan enam arahan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 saat bertemu dengan KPU di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 30 Mei 2022. Presiden dan KPU menilai durasi kampanye perlu dipersingkat agar efisien dan tidak menimbulkan masalah berlarut di masyarakat.
"Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi kepada proses-proses pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir," kata Ketua KPU Hasyim Asyari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
