Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani.
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani.

Kemendagri, KPK, dan BPKP Sepakat Percepat Integrasi Sistem Keuangan Daerah

Yakub Pryatama Wijayaatmaja • 03 Juli 2022 09:25
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat mempercepat penyatuan sistem serta data keuangan dan pembangunan. Hal ini diharapkan berdampak positif pada upaya reformasi birokrasi.
 
"Ini merupakan momentum yang baik, melalui pertemuan ini bisa mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang baik antara Kemendagri, KPK, dan BPKP," ungkap Direktur Jenderal (Dirjen)  Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, Minggu, 3 Juli 2022.
 
Fatoni mengemukakan pentingnya membangun kolaborasi dengan BPKP dalam peningkatan kapasitas pegawai untuk mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Melalui penandatanganan nota kesepahaman, BPKP diharapkan dapat membantu transfer knowledge kepada pemerintah daerah (pemda).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Melalui fasilitasi kantor perwakilan BPKP yang tersebar di seluruh provinsi," ungkap Fatoni.
 

Baca: Butuh Komitmen Kepala Daerah Mewujudkan Target 100% Mal Pelayanan Publik


Fatoni berharap seluruh kementerian dan lembaga lain dapat bersama-sama ikut berkolaborasi demi mewujudkan satu sistem dan Satu Data Indonesia. Target ini bisa terwujud jika seluruh pihak terkait mau bergandengan tangan.
 
Senada dengan Fatoni, Monitoring KPK Pahala Nainggolan menekankan pentingnya kolaborasi antarkementerian maupun lembaga untuk mewujudkan Satu Data Indonesia melalui penetapan aplikasi umum. Menurut dia, kementerian dan lembaga perlu bersinergi secara konsisten merangkul pemda agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.
 
Pahala menyampaikan penyatuan sistem dan data ini merupakan salah satu Program Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK). Makanya, perlu komitmen kementerian/lembaga dan semua pihak untuk mewujudkan cita-cita mulia ini.
 
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi mewujudkan satu sistem dan Satu Data Indonesia. Praktik baik yang telah dilaksanakan BPKP selama ini di daerah akan menjadi acuan dalam mengawal upaya tersebut.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif