Jakarta: Managing Director of Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam menyoroti tata kelola pemerintahan Indonesia. Sejumlah indikator dinilai harus menjadi perhatian.
"Indonesia per hari ini relatif mengalami suatu situasi dan kondisi yang tata kelola pemerintahannya sedang tidak baik-baik saja," kata Ahmad dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Senin, 14 Agustus 2023.
Ahmad mengacu pada data indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia 2022. Indeks Indonesia turun dari 38 poin pada 2021 menjadi 34 poin.
Penilaian itu seyogianya dilakukan menggunakan 13 indikator. Namun Indonesia hanya menggunakan 11 indikator lantaran dua indikator lainnya dianggap kurang kredibel.
Dari 11 indikator itu, Ahmad menyoroti tiga indikator yang merosot. Pertama, yakni political risk service (PRS) dari 48 poin pada 2021 menjadi 35 poin.
"PRS ini terkait pembayaran ekstra dan suap terkait izin, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha, serta korupsi dalam sistem politik," jelas Ahmad.
Ahmad menyebut indikator kedua yang merosot ialah IMD Business School World Competitiveness Yearbook. Indikator itu menelaah ada atau tidaknya korupsi dalam sistem politik.
"Indeks ini juga memburuk dari 44 poin pada 2021 menjadi 39 poin tahun lalu," papar dia.
Ahmad mengatakan indikator ketiga, yakni political and economic risk consultancy. Indikator itu menguji seberapa parah korupsi di negara masing-masing.
"Lagi-lagi angkanya turun menjadi 29 poin dari 32 poin pada 2021," tutur dia.
Jakarta: Managing Director of Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam menyoroti
tata kelola pemerintahan Indonesia. Sejumlah indikator dinilai harus menjadi perhatian.
"Indonesia per hari ini relatif mengalami suatu situasi dan kondisi yang tata kelola pemerintahannya sedang tidak baik-baik saja," kata Ahmad dalam diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Senin, 14 Agustus 2023.
Ahmad mengacu pada data indeks persepsi korupsi (CPI) Indonesia 2022. Indeks Indonesia turun dari 38 poin pada 2021 menjadi 34 poin.
Penilaian itu seyogianya dilakukan menggunakan 13 indikator. Namun Indonesia hanya menggunakan 11 indikator lantaran dua indikator lainnya dianggap kurang kredibel.
Dari 11 indikator itu, Ahmad menyoroti tiga indikator yang merosot. Pertama, yakni political risk service (PRS) dari 48 poin pada 2021 menjadi 35 poin.
"PRS ini terkait pembayaran ekstra dan
suap terkait izin, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha, serta korupsi dalam sistem politik," jelas Ahmad.
Ahmad menyebut indikator kedua yang merosot ialah IMD Business School World Competitiveness Yearbook. Indikator itu menelaah ada atau tidaknya korupsi dalam sistem politik.
"Indeks ini juga memburuk dari 44 poin pada 2021 menjadi 39 poin tahun lalu," papar dia.
Ahmad mengatakan indikator ketiga, yakni
political and economic risk consultancy. Indikator itu menguji seberapa parah korupsi di negara masing-masing.
"Lagi-lagi angkanya turun menjadi 29 poin dari 32 poin pada 2021," tutur dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
