Presiden Joko Widodo. Dok. Istimewa
Presiden Joko Widodo. Dok. Istimewa

Perpres Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Terbit

Nasional tanah pertanahan
Nur Azizah • 22 Mei 2020 14:53
Jakarta: Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Pasal 2 Perpres itu menyebutkan pengadaan tanah terbagi menjadi dua, yakni kepengurusan umum yang berkaitan dengan program strategis nasional dan kepentingan umum bukan untuk program strategis nasional.
 
Adapun pendanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan nasional dalam pelaksanaan proyek strategis dilakukan melalui anggaran pembiayaan dengan tujuan pembentukan dana jangka panjang dan atau dana cadangan. Pendanaan pengadaan tanah dilakukan menteri dengan dua cara.
 
"Pertama, pembayaran ganti kerugian secara langsung kepada pihak yang berhak. Kedua, pembayaran kepada badan usaha yang telah terlebih dahulu melaksanakan pembayaran ganti kerugian," demikian isi Perpres itu, dikutip Jumat, 22 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sumber anggaran berasal dari investasi pemerintah yang telah dicairkan dari rekening kas umum negara. Uang ini dapat digunakan dan dilakukan penyesuaian untuk pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah.
 
"Pembayaran ganti kerugian yang telah diajukan kepada menteri dapat diproses dengan alokasi dana pengadaan tanah. Lalu, usulan penyertifikatan yang telah diajukan oleh menteri kepada kantor pertanahan setempat tetap diproses atas nama Pemerintah Republik Indonesia," isi Pasal 38.
 
Pasal 39 menyebutkan, saat perpres ini berlaku, semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Namun, hal ini tidak berlaku pada Perpres Nomor 102 tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah.
 
Aturan ini diteken Presiden pada Selasa, 19 Mei 2020. Aturan ini langsung berlaku sejak ditandatangani.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif