NEWSTICKER
Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal
Ilustrasi. Medcom.id/Mohamad Rizal

Laporan Rencana Realokasi Anggaran Kemendikbud Dikritisi

Nasional Virus Korona Berita Kemendikbud
Anggi Tondi Martaon • 26 Maret 2020 18:46
Jakarta: Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih mengkritisi laporan realokasi anggaran guna penanganan virus korona (covid-19) yang diajukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Laporan realokasi disebut belum lengkap.
 
"Baru semalam disampaikan tetapi itu belum jelas, belum lengkap," kata Abdul Fikri Faqih kepada Medcom.id, Kamis, 26 Maret 2020.
 
Ia menuturkan setidaknya ada beberapa poin yang harus dijelaskan secara rinci oleh Kemendikbud. Misalnya, program apa saja yang mengalami perubahan. Kemudian, penjelasan soal pengalihan anggaran.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Misalnya Rp405 miliar, itu diambil dari Ditjen (direktorat jenderal) mana saja. Kalau secara lisan sudah menyampaikan, tapi di bahan yang diserahkan belum jelas," ungkap dia.
 
Baca:Rp405 Miliar Anggaran UN Dialihkan untuk Penanganan Korona
 
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tidak ingin realokasi anggaran mengganggu program yang sudah disepakati. Jangan sampai, kata dia, program salah satu direktorat jenderal nantinya tak jalan setelah wabah korona berakhir.
 
"Gara-gara disedot semuanya untuk kepentingan yang sekarang ini," sebut dia.
 
Ia menyampaikan DPR memang tak lagi berwenang membahas anggaran hingga tingkat kegatan dan jenis belanja (satuan tiga) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Komisi X ingin mengetahui gambaran program realokasi anggaran yang dibuat pemerintah.
 
"Supaya pengawasan jelas. Misalnya, untuk relawan. Relawan itu apakah khusus di kemendikbud saja, karena kementerian lain juga kan merekrut relawan," ujarnya.
 
Ia pun mendesak Kemendikbud melampirkan laporan realokasi anggaran dengan jelas dan rinci. Dengan begitu, potensi pelanggaran dalam pengalihan anggaran juga bisa ditekan.
 
"Jangan sampai karena alasan bencana, goverment atau tata kelola tidak sesuai dengan UU. Kita juga takut disalahkan," ucap dia.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif