Ketua Umum PSI Grace Natalie (tengah)
Ketua Umum PSI Grace Natalie (tengah)

Nasib Hukum Buni Yani Dipertanyakan

Nasional buni yani tersangka
27 Januari 2019 09:35
Lamongan: Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mempertanyakan nasib Buni Yani yang terjerat kasus penyebaran kabar bohong atau hoaks. Sebab, Mahkamah Agung telah menolak kasasi yang diajukan Buni, namun hingga kini Buni Yani belum ditahan.
 
Grace mengimbau aparat hukum mengeksekusi terpidana pengedit video Basuki Tjahaja Purnama (BTP) itu. "Permintaan kasasinya sudah ditolak MA, sudah sewajarnya jika yang bersangkutan segera ditahan. Apalagi BTP juga sudah taat menyelesaikan masa hukumannya dan kini sudah bebas" kata Grace sentra perkebunan bonsai Lamongan, Jawa Timur.
 
Grace mengatakan, banyak yang mengimbau BTP tidak berpolitik untuk sementara waktu. Namun, Grace mengaku siap menyambut jika BTP ingin bergabung bersama PSI.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"PSI tentun akan gembira sekali jika Pak BTP mau bergabung dengan kami, mengingat nilai-nilai yang dimilikinya sudah sejalan dengan yang kami yakini. Namun, PSI tetap mendukung apapun pilihan yang diambil oleh beliau ke depan," ujar Grace.
 
PSI berkunjung ke Kampung Bonsai Lamongan dalam rangka menjalankan Solidarity Tour Jawa Timur yang akan berlangsung dari 26 Januari – 1 Februari 2019.
 
Selama satu minggu, PSI dijadwalkan mengunjungi enam kota, yaitu Lamongan, Madiun, Malang, Jember, Sidoarjo, dan Pamekasan.
 
Baca: Konsekuensi Ketika Terdakwa Dinyatakan Bersalah Tetapi tak Ditahan
 
Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat Buni Yani mengunggah potongan video Ahok saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Padahal, video asli dari pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.
 
Buni Yani kemudian diadili. Oleh PN Bandung, Buni Yani dihukum selama 18 bulan penjara dan dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.
 
Buni Yani sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak. Dalam laman resmi MA tercantum amar putusan penolakan itu dengan nomor perkara 1712 K/PID.SUS/2018.
 

 

(FZN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif