Ilustasi Gedung DPR. Foto: MI/Susanto.
Ilustasi Gedung DPR. Foto: MI/Susanto.

Kinerja DPR yang `Ajaib`

Nasional dpr
14 Desember 2018 09:02
Jakarta: Aneh tapi nyata. Itu yang terjadi saat DPR-RI menggelar rapat paripurna penutupan masa persidangan II tahun sidang 2018-2019. Saat sidang dimulai, anggota dewan yang hadir hanya 80 orang.
 
Itu berarti sidang paripurna ini tidak kuorum sebab berdasarkan peraturan DPR, sidang paripurna baru dinyatakan kuorum jika diikuti 50% plus satu dari total jumlah anggota DPR. Pada periode 2014-2019, total ada 560 anggota dewan.
 
Rapat paripurna ini dihadiri Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto. Utut didapuk sebagai pemimpin rapat. Sidang paripurna diawali pelantikan anggota DPR pengganti antarwaktu (PAW).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain penutupan masa sidang, ada beberapa agenda pada paripurna kali ini. Seperti laporan BAKN terhadap temuan dan permasalahan di semua Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I sampai Komisi XI DPR Tahun Anggaran 2015-2017. Komisi III menyampaikan laporan soal calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kemudian dilanjutkan pengambilan keputusan. Komisi I pun juga memiliki beberapa agenda pengesahan.
 
Uniknya, mesti tidak kuorum, sidang paripurna tetap digelar. "Perlu kami sampaikan bahwa kita sudah dapat mengambil keputusan karena rapat sudah kuorum. Berdasarkan catatan sudah 295 anggota yang hadir," sebut Wakil Ketua DPR Utut Adianto, dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 14 Desember 2018.
 
Dalam paripurna, ada tiga RUU yang disahkan, yaitu RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Uni Emirat Arab (UEA) mengenai Ekstradisi, nota kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, serta Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
 
Baca: Kinerja DPR Terus Memburuk
 
Selain itu, paripurna menetapkan anggota LPSK periode 2018-2023. Ada tujuh anggota LPSK yang ditetapkan DPR.
 
Dalam paripuran itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo juga mengharapkan para menteri yang telah ditunjuk Presiden lebih serius membahas bersama DPR. "Ada sekitar 11 RUU yang memerlukan pendalaman bersama pemerintah. Kecepatan dan kelancaran tidak hanya tergantung pada kesungguhan DPR, tapi juga pemerintah."
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif