Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly/Istimewa.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly/Istimewa.

Pemerintah Bidik Peringkat Kemudahan Berbisnis di Bawah Ranking 40

Nasional kemenkumham Omnibus Law UU Cipta Kerja
M Sholahadhin Azhar • 01 Desember 2020 08:08
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Laoly, menyebut Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mempermudah kegiatan berusaha. Pemerintah mengeluarkan aturan itu untuk memperbaiki peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia.
 
"(Aturan) untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (Ease Of Doing Business/EODB) Indonesia dari peringkat 73 menjadi di bawah 40," ujar Yasonna melalui keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 1 Desember 2020.
 
Menurut dia, melalui UU Ciptaker pemerintah berupaya memangkas regulasi yang menghambat. Terutama memangkas aturan yang menyusahkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: UU Cipta Kerja Dinilai Memberi Ruang Kompetitif untuk Indonesia Maju
 
"Kemudahan yang diberikan tersebut di antaranya adalah hadirnya jenis badan hukum baru yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas atau sole proprietorship with limited liability," ujarnya.
 
Dengan perseroan itu, pelaku usaha bisa membentuk perseroan terbatas (PT) seorang diri. Yasonna menyebut UMKM akan diuntungkan dengan regulasi tersebut.
 
Di sisi lain, pemerintah juga meraup untung, utamanya dari segi penyediaan lapangan kerja. Sebab, UMKM merupakan salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak.
 
"Hal inilah yang menyebabkan perlunya mendorong kemudahan memulai usaha (starting a business) berbentuk perseroan terbatas untuk UMKM," ujarnya.
 
Tak hanya terkait perizinan berusaha, Yasonna menyebut laporan keuangan juga dibuat berbasis elektronik. Pihaknya juga mendukung dengan menyediakan format laporan keuangan perseroan perorangan yang sangat sederhana.
 
Dengan laporan tersebut, persereoan perorangan akan lebih mudah meminjam modal di bank. "Karena telah dianggap sebagai entitas yang memiliki business sustainability yang dapat dipantau sehingga pihak bank akan lebih percaya untuk memberikan pinjaman modal," kata Yasonna.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif