Jakarta: Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi korona (covid-19) berpotensi menghabiskan anggaran cukup besar. Ini dinilai risiko yang mesti ditanggung.
"Penambahan anggaran adalah konsekuensi dari penyesuaian," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia kepada Medcom.id, Jumat, 29 Mei 2020.
Salah satu aspek penyesuaian yang membutuhkan anggaran besar yaitu pengadaan alat pelindung diri (APD). Pengadaan demi mendukung protokol kesehatan.
Sementara itu, anggota Komisi II Sodik Mudjahid menilai Indonesia harus mengambil risiko tersebut. Ini untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan di daerah.
"Tapi tetap harus efisien," ujar Sodik.
(Baca: KPU Minta Anggaran Tambahan Pilkada Turun Juni)
Dia menuturkan penundaan pilkada berdampak pada kekosongan jabatan pemimpin di 270 daerah. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis daerah tersebut.
"Termasuk dalam penanganan covid-19 harus oleh kepala daerah definitif bukan hanya oleh plt (pelaksana tugas) di sekitar 270-an daerah," kata Sodik.
Mantan Wakil Ketua Komisi VIII itu menyebutkan kebijakan strategis sangat dibutuhkan daerah dalam menghadapi pandemi korona. Pengambilan kebijakan tidak akan maksimal bila suatu daerah dipegang oleh penjabat.
"Plt kewenangan terbatas. Banyak masalah yang harus ditangani selain masalah covid-19. Yakni masalah pemulihan berbagai hal seperti bidang ekonomi, PHK (pemutusan hubungan kerja), tenaga kerja, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain," tutur dia.
Sodik berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja maksimal menyelenggarakan Pilkada 2020. Sehingga penyelenggaraan tetap berlangsung demokratis, tidak berpotensi menyebarluaskan virus korona, dan efesien dalam pembiayaan.
Jakarta: Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi korona (covid-19) berpotensi menghabiskan anggaran cukup besar. Ini dinilai risiko yang mesti ditanggung.
"Penambahan anggaran adalah konsekuensi dari penyesuaian," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia kepada
Medcom.id, Jumat, 29 Mei 2020.
Salah satu aspek penyesuaian yang membutuhkan anggaran besar yaitu pengadaan alat pelindung diri (APD). Pengadaan demi mendukung protokol kesehatan.
Sementara itu, anggota Komisi II Sodik Mudjahid menilai Indonesia harus mengambil risiko tersebut. Ini untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan di daerah.
"Tapi tetap harus efisien," ujar Sodik.
(Baca:
KPU Minta Anggaran Tambahan Pilkada Turun Juni)
Dia menuturkan penundaan pilkada berdampak pada kekosongan jabatan pemimpin di 270 daerah. Kondisi ini tentunya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan strategis daerah tersebut.
"Termasuk dalam penanganan covid-19 harus oleh kepala daerah definitif bukan hanya oleh plt (pelaksana tugas) di sekitar 270-an daerah," kata Sodik.
Mantan Wakil Ketua Komisi VIII itu menyebutkan kebijakan strategis sangat dibutuhkan daerah dalam menghadapi pandemi korona. Pengambilan kebijakan tidak akan maksimal bila suatu daerah dipegang oleh penjabat.
"Plt kewenangan terbatas. Banyak masalah yang harus ditangani selain masalah covid-19. Yakni masalah pemulihan berbagai hal seperti bidang ekonomi, PHK (pemutusan hubungan kerja), tenaga kerja, sosial budaya, pendidikan, dan lain-lain," tutur dia.
Sodik berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja maksimal menyelenggarakan Pilkada 2020. Sehingga penyelenggaraan tetap berlangsung demokratis, tidak berpotensi menyebarluaskan virus korona, dan efesien dalam pembiayaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
