medcom.id, Jakarta: Ketua MUI Ma'ruf Amin menyebut agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, politik dan agama saling menopang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Sebenarnya politik dan agama saling menopang," kata Ma'ruf di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 30 Maret 2017.
Pemahaman agama yang moderat seperti NU dan Muhammadiyah, kata dia, justru memberikan penguatan terhadap masalah politik kebangsaan dan kenegaraan.
Terkait ucapan Presiden Joko Widodo yang menyebut agama dan politik harus dipisahkan, menurut Ma`ruf yang dimaksud Presiden adalah pemahaman radikal yang bisa menimbulkan masalah kebangsaan.
"Ada pemahaman keagamaan yang radikal, destruktif, sehingga bisa terjadi hal-hal yang bisa bertentangan, bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta urusan politik dan agama dipisahkan. Hal itu dikatakan Presiden saat meresmikan tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, pada Jumat 24 Maret 2017.
Menurut Presiden, jika urusan agama diintervensi politik, maka berpotensi mengancam kebinekaan bangsa. Pernyataan Jokowi tersebut menanggapi dinamika pilkada sebagai kontestasi demokrasi lima tahunan.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/nbwemyRK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Ketua MUI Ma'ruf Amin menyebut agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, politik dan agama saling menopang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Sebenarnya politik dan agama saling menopang," kata Ma'ruf di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 30 Maret 2017.
Pemahaman agama yang moderat seperti NU dan Muhammadiyah, kata dia, justru memberikan penguatan terhadap masalah politik kebangsaan dan kenegaraan.
Terkait ucapan Presiden Joko Widodo yang menyebut agama dan politik harus dipisahkan, menurut Ma`ruf yang dimaksud Presiden adalah pemahaman radikal yang bisa menimbulkan masalah kebangsaan.
"Ada pemahaman keagamaan yang radikal, destruktif, sehingga bisa terjadi hal-hal yang bisa bertentangan, bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta urusan politik dan agama dipisahkan. Hal itu dikatakan Presiden saat meresmikan tugu Titik Nol Peradaban Islam Nusantara di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, pada Jumat 24 Maret 2017.
Menurut Presiden, jika urusan agama diintervensi politik, maka berpotensi mengancam kebinekaan bangsa. Pernyataan Jokowi tersebut menanggapi dinamika pilkada sebagai kontestasi demokrasi lima tahunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
