Papua Barat Paling Rawan pada Pilkada 2017

medcom.id, Jakarta: Provinsi Papua Barat menjadi daerah dengan tingkat kerawanan paling tinggi pada pemilihan kepala daerah serentak 2017. Kesimpulan ini diambil berdasarkan indeks kerawanan pemilu (IKP).   Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan penelitian untuk memetakan daerah rawan pada Pilkada 2017. Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan pihaknya menyusun IKP di tujuh provinsi dan 94 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada pada 2017.   IKP mengukur tiga aspek utama yang saling berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yakni aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi, dan aspek partisipasi. Dari ketiga aspek tersebut dirumuskan menjadi 10 variabel dan 31 indikator.   Hasil pengukuran dan masing-masing aspek, variabel, dan indikator disusun menjadi IKP pada 2017 menggunakan analytical hierarchy process. Metode ini bekerja dengan cara membandingkan secara berpasangan (pairwise comparison) setiap wilayah (provinsi atau kabupaten/kota satu persatu untuk tiap indikator. Melalui IKP, Bawaslu akan mudah menyusun strategi kebijakan pengawasan berdasarkan daerah yang rawan. Daerah rawan juga dapat menjadi fokus pengawasan.   Hasil penelitian Bawaslu menyebutkan, Provinsi Papua Barat paling rawan dengan skor 3,38, disusul Provinsi Aceh (3,32), dan Provinsi Banten (3,14). "Semua provinsi memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda-beda dan unik," kata Muhammad, Senin (29/8/2016). Google Maps   Menurut Muhammad, wilayah Papua Barat memiliki kerawanan untuk dimensi penyelenggaraan terkait integritas dan profesionalitas penyelenggara. Ancaman tindak kekerasan terhadap penyelenggara juga perlu diantisipasi.   Muhammad menambahkan, perhatian khusus juga juga perlu diberikan untuk wilayah Provinsi Aceh. Wilayah ini memiliki kerawanan di aspek penyelenggaraan, kontestansi, dan partisipasi. "Aceh memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak yang akan melaksanakan pilkada," ujarnya.   Sedangkan, kerawanan di Banten dipengaruhi dimensi kontestansi terutama faktor kekerabatan dan hubungan keluarga calon yang bisa berdampak pada dimensi integritas penyelenggara.   "Sedangkan provinsi lain relatif memiliki kerawanan sedang," ujarnya. Muhammad menyampaikan, penelitian ini untuk kepentingan pilkada lebih bermartabat.