Wakil Ketua Jamin tak Ada Kunker Fiktif di DPD

medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad memastikan tak ada kunker fiktif masa reses di lembaga itu. Sebab, menurut Senator Nusa Tenggara Barat ini, kunker reses sudah terprogram dan harus dijalankan setiap anggota. Melalui mekanisme itu, tudingan kunker fiktif menyusul hasil audit Badan pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut adanya dugaan kerugian negara Rp945 miliar, kurang tepat diarahkan ke DPD. "Kepentingan DPD kembali ke dapilnya itu lebih tinggi, karena di situlah mereka punya basis (konstituen). Jadi kalau kemungkinan dia bohong, tidak reses (mengunjungi dapil) itu kecil kemungkinan di DPD, saya bisa jamin itu," tegas Farouk kepada Metrotvnews.com, Jumat (13/5/2016). Laporan kunker reses juga harus dibuat sejelas mungkin. Masing-masing senator harus melampirkan mulai foto kegiatan di dapil hingga berita-berita yang dimuat di media. Laporan nantinya disampaikan masing-masing senator untuk digabungkan dalam kelompok provinsi. "Jadi seperti saya kunjungan, hasil dikumpulkan sesama anggota dari NTB, baru dikumpulkan oleh (kelompok) Provinsi NTB di forum paripurna, kemudian di Kesekjenan dikumpulkan semua aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui sejumlah dokumen hasil kunker reses," jelas Farouk. Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad/MI/Mohamad Irfan Namun, Farouk mengakui ada senator yang tak menggunakan semua waktu reses. Waktu digunakan sesuai kegiatan yang dilaksanakan masing-masing orang bersama konstituennya. Menurut Farouk, penggunaan waktu bukan lah persoalan. Hal terpenting ialah senator mendatangi dapil, menyerap aspirasi masyarakat sebesar-besarnya, membuat laporan, dan melampirkan bukti kegiatan dengan jelas. (Baca: Kunker Fiktif Juga Diduga Terjadi di MPR & DPD) Farouk menegaskan, dapil merupakan poin penting dalam kelangsungan tugas senator. Mereka yang berjuang tanpa partai politik dan tanpa bantuan pengurus ranting maupun pengurus cabang layaknya dalam organisasi, harus merangkul langsung masyarakat dapil. "Jadi anggota DPD itu memang keliling," ujar dia. Gedung DPR, MPR, DPD/ANT/Rosa Panggabean Farouk tak menutup kemungkinan adanya kunker fiktif. Namun, kemungkinan yang ia maksud bukan dalam arti negatif. Semua itu tergantung pada laporan masing-masing senator. "Anggota itu kan tidak selalu membuat pertanggungjawabannya, yang membuat laporan kan staf administrasi. Kalaupun ada kemungkinan error di situ, sifatnya sangat kasuistis. Kalau di DPD sih saya bisa jamin ini ya," ucap dia. (Baca: Sekjen tak Berani Tolak Kunker Fiktif DPR) Sebelumnya, tudingan ini diarahkan ke DPR. Sekjen DPR disebut menyurati fraksi terkait hasil audit BPK yang menyebut dugaan kerugian negara mencapai Rp945 milar. Hasil audit akhirnya mengarah pada tudingan adanya kunker fiktif masing-masing anggota ketika reses. Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai dugaan terjadinya kunker fiktif tak hanya terjadi di DPR. Hal serupa juga diduga terjadi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Uchok mengakui bila tak semua kunker DPR, MPR dan DPD fiktif. Namun karena pengerjaan laporan yang tidak sesuai standard, memunculkan banyak ketidaksesuaian dalam audit BPK.