medcom.id, Jakarta: Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin Indonesia hingga Lima tahun ke depan. Namun Seknas Relawan Jokowi menganggap kondisi demokrasi Indonesia dalam keadaan darurat.
Oesmar salah satu relawan Jokowi mengatakan kondisi darurat itu karena ulah DPR yang mencabut pilkada langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, ia mengajak segenap rakyat bersatu untuk menolak pilkada melalui DPRD.
"DPR mencabut pilkada langsung oleh rakyat, meski sudah terbit perppu tapi itu belum cukup. Ini mengancam hak hak rakyat untuk berdaulat," kata Oesmar di mimbar Seknas Jokowi Jalan MH Thamrin Jakarta, Minggu (19/10/2014).
Menurutnya penarikan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya berpotensi menjadi pintu masuk perampasan hak rakyat lainnya. Lebih lanjut, ia memaparkan hak dasar rakyat seperti kebebasan berpendapat sampai memperoleh pendidikan yang layak sedang terancam.
"Kita berkumpul di sini, karena hal rakyat dalam politik sedang terancam. Kedepannya tidak tertutup kemungkinan hak rakyat atas pembangunan dan kesejahteraan juga terancam," ungkapnya.
medcom.id, Jakarta: Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin Indonesia hingga Lima tahun ke depan. Namun Seknas Relawan Jokowi menganggap kondisi demokrasi Indonesia dalam keadaan darurat.
Oesmar salah satu relawan Jokowi mengatakan kondisi darurat itu karena ulah DPR yang mencabut pilkada langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, ia mengajak segenap rakyat bersatu untuk menolak pilkada melalui DPRD.
"DPR mencabut pilkada langsung oleh rakyat, meski sudah terbit perppu tapi itu belum cukup. Ini mengancam hak hak rakyat untuk berdaulat," kata Oesmar di mimbar Seknas Jokowi Jalan MH Thamrin Jakarta, Minggu (19/10/2014).
Menurutnya penarikan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya berpotensi menjadi pintu masuk perampasan hak rakyat lainnya. Lebih lanjut, ia memaparkan hak dasar rakyat seperti kebebasan berpendapat sampai memperoleh pendidikan yang layak sedang terancam.
"Kita berkumpul di sini, karena hal rakyat dalam politik sedang terancam. Kedepannya tidak tertutup kemungkinan hak rakyat atas pembangunan dan kesejahteraan juga terancam," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
