medcom.id, Jakarta: Munculnya tiga "Kartu Sakti" Jokowi-JK dipertanyakan dasar hukumnya. Bagi politikus Demokrat Ruhut Sitompul, perdebatan tentang dasar hukum bukan hal yang krusial sebab sesungguhnya program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahterah dan Kartu Indonesia Pintar adalah 'wujud' baru dari program BPJS yang dirintis pemerintahan SBY.
"Kita enggak usah debatkan dasar hukum. Jokowi kan realisasi janji kampanye. Kartu ini penjelmaan dari program terdahulu. Bagi kami di Demokrat enggak ada masalah," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Selain kritikan tidak berdasar hukum, beberapa pakar sempat mempertanyakan proses keluarnya kartu KIS, KIP, dan KKS. Eksekutif tidak berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu.
Namun menurut Ruhut tidak terlalu keliru jika DPR tidak diajak berkomunikasi sebelum peluncuran tiga kartu sakti. Mengingat saat ini DPR masih belum dapat bekerja maksimal karena kisruh internal.
"Ya gimana dong? Fungsi budgeting dan pengawasan DPR itu dari 560 anggota lho. Pemerintah kan tidak bisa kerja kalau menunggu-nunggu DPR," ujar jubir Partai Demokat ini.
"Bagaimana mau memanggil rekan dan mitra kerja? Di komisi aku (Komisi III DPR) dari 56 anggota pada saat rapat dengan ahli yang datang belasan," sambungnya.
Dia hanya berharap seluruh kisruh dewan dapat segera selesai. Fungsi dewan baru bisa berjalan penuh bila Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih berdamai di parlemen. "Harus jadi Koalisi Merah Putih untuk Indonesia Hebat dulu," tegas dia.
medcom.id, Jakarta: Munculnya tiga "Kartu Sakti" Jokowi-JK dipertanyakan dasar hukumnya. Bagi politikus Demokrat Ruhut Sitompul, perdebatan tentang dasar hukum bukan hal yang krusial sebab sesungguhnya program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahterah dan Kartu Indonesia Pintar adalah 'wujud' baru dari program BPJS yang dirintis pemerintahan SBY.
"Kita enggak usah debatkan dasar hukum. Jokowi kan realisasi janji kampanye. Kartu ini penjelmaan dari program terdahulu. Bagi kami di Demokrat enggak ada masalah," ujar Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (7/11/2014).
Selain kritikan tidak berdasar hukum, beberapa pakar sempat mempertanyakan proses keluarnya kartu KIS, KIP, dan KKS. Eksekutif tidak berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu.
Namun menurut Ruhut tidak terlalu keliru jika DPR tidak diajak berkomunikasi sebelum peluncuran tiga kartu sakti. Mengingat saat ini DPR masih belum dapat bekerja maksimal karena kisruh internal.
"Ya gimana dong? Fungsi budgeting dan pengawasan DPR itu dari 560 anggota lho. Pemerintah kan tidak bisa kerja kalau menunggu-nunggu DPR," ujar jubir Partai Demokat ini.
"Bagaimana mau memanggil rekan dan mitra kerja? Di komisi aku (Komisi III DPR) dari 56 anggota pada saat rapat dengan ahli yang datang belasan," sambungnya.
Dia hanya berharap seluruh kisruh dewan dapat segera selesai. Fungsi dewan baru bisa berjalan penuh bila Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih berdamai di parlemen. "Harus jadi Koalisi Merah Putih untuk Indonesia Hebat dulu," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LHE)
