medcom.id, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah resmi menerbitkan dua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu). Lantas apakah langkah SBY menerbitkan Perppu, adalah sinyal Demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Hebat pendukung Jokowi-JK?
"Saya kira, putusan Perppu karena dorongan publik, jadi saya kira presiden konsen opini publik. selain dorongan publik, saya kira sikap politik SBY mendukung pilkada langsung. Langkah politik Demokrat tak tertutup kemungkinan berlabuh di Koalisi Indonesia Hebat atau juga ke KMP. Mungkin saja netral. Yang jelas mereka (Demokrat) sangat peduli dengan public oponian public," kata Peneliti Centre for Strategic of International Studies (CSIS) Arya Fernandes, saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Jumat (3/10/2014).
Dia menambahkan saat ini manuver Demokrat sangat liat, sehingga sulit diprediksi. Bahkan Demokrat berpotensi bermain 'didua kaki'. "Terkait sikap Demokrat cenderung akan bermain di isu-isu seksi, dan pemberitaan opoini publik yang luas. Keputusan presiden tidak mudah mendeteksi arah dukungan demokrat. Jadi Demokrat masih sangat liar," imbuhnya.
Sebelumnya Perppu Pilkada Langsung telah disampaikan kepada DPR. Subtansi Perppu ini mengembalikan mekanisme pilkada langsung oleh rakyat. Presiden SBY melalui akun twitternya menyatakan optimis DPR akan menerimanya sebagai draft RUU Pilkada Langsung.
Pasal 22 ayat 2 UUD 1945 menyatakan Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Maka DPR periode 2014-2019 yang akan membahas dan mengambil keputusan persetujuan.
medcom.id, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah resmi menerbitkan dua Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu). Lantas apakah langkah SBY menerbitkan Perppu, adalah sinyal Demokrat merapat ke Koalisi Indonesia Hebat pendukung Jokowi-JK?
"Saya kira, putusan Perppu karena dorongan publik, jadi saya kira presiden konsen opini publik. selain dorongan publik, saya kira sikap politik SBY mendukung pilkada langsung. Langkah politik Demokrat tak tertutup kemungkinan berlabuh di Koalisi Indonesia Hebat atau juga ke KMP. Mungkin saja netral. Yang jelas mereka (Demokrat) sangat peduli dengan
public oponian public," kata Peneliti
Centre for Strategic of International Studies (CSIS) Arya Fernandes, saat berbincang dengan
Metrotvnews.com, Jumat (3/10/2014).
Dia menambahkan saat ini manuver Demokrat sangat liat, sehingga sulit diprediksi. Bahkan Demokrat berpotensi bermain 'didua kaki'. "Terkait sikap Demokrat cenderung akan bermain di isu-isu seksi, dan pemberitaan opoini publik yang luas. Keputusan presiden tidak mudah mendeteksi arah dukungan demokrat. Jadi Demokrat masih sangat liar," imbuhnya.
Sebelumnya Perppu Pilkada Langsung telah disampaikan kepada DPR. Subtansi Perppu ini mengembalikan mekanisme pilkada langsung oleh rakyat. Presiden SBY melalui akun twitternya menyatakan optimis DPR akan menerimanya sebagai draft RUU Pilkada Langsung.
Pasal 22 ayat 2 UUD 1945 menyatakan Perppu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Maka DPR periode 2014-2019 yang akan membahas dan mengambil keputusan persetujuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
