medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat menilai Partai Golkar telah ingkar janji karena telah memutuskan untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada secara langsung. Padahal, jelang pemilihan pimpinan DPR dan MPR, Koalisi Merah Putih (KMP) sudah membuat keksepakatan untuk mendukung pilkada secara langsung.
Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengatakan, bahwa pernyataan penolakan Perppu Pilkada melalui Ketua Umum Partai Golkar semakin menegaskan, bahwa Partai Golkar memang hendak mencabut hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung, baik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Kalau ide ini terwujud, maka terjadilah kemunduran besar dalam proses demokrasi. Tidak ada jalan lain untuk mencegah agar jangan sampai terjadi," tegas Didi saat dihubungi Metrotvnews.com, Jakarta, Jumat (5/12/2014).
Lanjut dia, sikap dan tindakan Partai Demokrat saat ini sudah sangat jelas, yakni mendukung Pilkada dilakukan secara langsung. Sebab menurut dia, Pilkada secara langsung merupakan hak rakyat, sehingga penolakan Perppu Pilkada harus segera dicegah.
"Kita akan fight dan menggolkan hal itu. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, maka jangan sedikit pun ada pihak yang bisa menghilangkan hak rakyat," tegas dia.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengakui, bahwa hingga saat ini ia masih belum mengetahui secara pasti pernyataan Aburizal Bakrie yang menolak keinginan Partai Demokrat terhadap Perppu Pilkada secara langsung.
"Kalau persoalan Demokrat dan Golkar tidak akur gara-gara masalah perppu, saya pikir kita belum pernah bicarakan hal itu. Saya hanya dengar dari beberapa berita di koran terkait statement SBY yang kecewa dengan Ical," ungkap Max.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya akan melihat terlebih dahulu proses Perppu Pilkada di DPR. Sehingga ia tak berani berandai-andai terhadap langkah yang akan dilakukan dari partai itu sendiri.
"Kita tak bisa berandai-andai sekarang karena Perppu itu penentuan. Soal pembahasannya itu bulan Januari katanya. Biar saja perppu diurus oleh mereka," sebut dia.
Perlu diketahui, bahwa Aburizal Bakrie atau Ical menyebut ada sejumlah arahan dan agenda Partai Golkar kepada DPR usai Munas di Nusa Dua, Bali. Salah satu arahan yang dikemukakan oleh Ical tersebut ialah menolak Perppu Pilkada yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal ini yang membuat SBY dan Partai Demokrat geram. Melalui akun Twitter @SBYudhoyono, SBY menyesalkan keputusan sepihak Partai Golkar yang menolak perppu tersebut. Menurut SBY dalam Twitternya, Partai Golkar tak memegang prinsip karena telah mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama dalam KMP.
medcom.id, Jakarta: Partai Demokrat menilai Partai Golkar telah ingkar janji karena telah memutuskan untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 tentang Pilkada secara langsung. Padahal, jelang pemilihan pimpinan DPR dan MPR, Koalisi Merah Putih (KMP) sudah membuat keksepakatan untuk mendukung pilkada secara langsung.
Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengatakan, bahwa pernyataan penolakan Perppu Pilkada melalui Ketua Umum Partai Golkar semakin menegaskan, bahwa Partai Golkar memang hendak mencabut hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung, baik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Kalau ide ini terwujud, maka terjadilah kemunduran besar dalam proses demokrasi. Tidak ada jalan lain untuk mencegah agar jangan sampai terjadi," tegas Didi saat dihubungi
Metrotvnews.com, Jakarta, Jumat (5/12/2014).
Lanjut dia, sikap dan tindakan Partai Demokrat saat ini sudah sangat jelas, yakni mendukung Pilkada dilakukan secara langsung. Sebab menurut dia, Pilkada secara langsung merupakan hak rakyat, sehingga penolakan Perppu Pilkada harus segera dicegah.
"Kita akan
fight dan menggolkan hal itu. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, maka jangan sedikit pun ada pihak yang bisa menghilangkan hak rakyat," tegas dia.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengakui, bahwa hingga saat ini ia masih belum mengetahui secara pasti pernyataan Aburizal Bakrie yang menolak keinginan Partai Demokrat terhadap Perppu Pilkada secara langsung.
"Kalau persoalan Demokrat dan Golkar tidak akur gara-gara masalah perppu, saya pikir kita belum pernah bicarakan hal itu. Saya hanya dengar dari beberapa berita di koran terkait
statement SBY yang kecewa dengan Ical," ungkap Max.
Ia mengatakan, saat ini pihaknya akan melihat terlebih dahulu proses Perppu Pilkada di DPR. Sehingga ia tak berani berandai-andai terhadap langkah yang akan dilakukan dari partai itu sendiri.
"Kita tak bisa berandai-andai sekarang karena Perppu itu penentuan. Soal pembahasannya itu bulan Januari katanya. Biar saja perppu diurus oleh mereka," sebut dia.
Perlu diketahui, bahwa Aburizal Bakrie atau Ical menyebut ada sejumlah arahan dan agenda Partai Golkar kepada DPR usai Munas di Nusa Dua, Bali. Salah satu arahan yang dikemukakan oleh Ical tersebut ialah menolak Perppu Pilkada yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal ini yang membuat SBY dan Partai Demokrat geram. Melalui akun Twitter @SBYudhoyono, SBY menyesalkan keputusan sepihak Partai Golkar yang menolak perppu tersebut. Menurut SBY dalam Twitternya, Partai Golkar tak memegang prinsip karena telah mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama dalam KMP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LAL)
