medcom.id, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta tak meninggalkan 'bom waktu'. Orang nomor satu di Indonesia itu harus memperjelas dan mempertegas sikapnya atas RUU Pilkada yang telah disahkan oleh Rapat Paripurna DPR beberapa hari lalu.
"Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, SBY sebaiknya berhenti bermain kata-kata, karena perilaku yang demikian hanya melahirkan ketidakpastian," kata Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, dalam pesan singkatnya kepada Metrotvnews.com, Senin (29/9/2014).
Kalau SBY menolak RUU Pilkada itu, lanjutnya, kenapa baru sekarang? Bukankah dia sendiri yang menandatangani ampres atas RUU Pilkada tersebut tiga tahun lalu?. Kenapa saat partainya, yaitu Partai Demokrat membela pemerintah yang mengusulkan Pilkada melalui DPRD itu dengan mati-matian, malah meradang dan mengumbar perasaan.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan selama berada di Amerika Serikat, SBY berujar, ”Saya serius; berat untuk menandatangani UU ini, karena dari awal opsi saya pilkada langsung dengan perbaikan". Dengan nada pernyataan seperti itu, saya melihat bahwa SBY masih saja bermain dengan kata-kata. "Semua juga paham bahwa tidak ada pengaruhnya dia tanda tangan atau tidak. Dalam UU jelas, jika presiden tidak tanda tangan, otomatis dalam waktu satu bulan UU tersebut berlaku," tukasnya.
medcom.id, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta tak meninggalkan 'bom waktu'. Orang nomor satu di Indonesia itu harus memperjelas dan mempertegas sikapnya atas RUU Pilkada yang telah disahkan oleh Rapat Paripurna DPR beberapa hari lalu.
"Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, SBY sebaiknya berhenti bermain kata-kata, karena perilaku yang demikian hanya melahirkan ketidakpastian," kata Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, dalam pesan singkatnya kepada
Metrotvnews.com, Senin (29/9/2014).
Kalau SBY menolak RUU Pilkada itu, lanjutnya, kenapa baru sekarang? Bukankah dia sendiri yang menandatangani ampres atas RUU Pilkada tersebut tiga tahun lalu?. Kenapa saat partainya, yaitu Partai Demokrat membela pemerintah yang mengusulkan Pilkada melalui DPRD itu dengan mati-matian, malah meradang dan mengumbar perasaan.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan selama berada di Amerika Serikat, SBY berujar, ”Saya serius; berat untuk menandatangani UU ini, karena dari awal opsi saya pilkada langsung dengan perbaikan". Dengan nada pernyataan seperti itu, saya melihat bahwa SBY masih saja bermain dengan kata-kata. "Semua juga paham bahwa tidak ada pengaruhnya dia tanda tangan atau tidak. Dalam UU jelas, jika presiden tidak tanda tangan, otomatis dalam waktu satu bulan UU tersebut berlaku," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
